ARUSBAWAH.CO - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengajukan dokumen Amicus Curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara nomor 256/Pid.B/2025/PN Tgt di Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Kalimantan Timur.

Dokumen tersebut berkaitan dengan kasus yang menjerat Misran Toni alias Imis bin Enes, seorang warga adat Dayak Deah dari Muara Kate, Kabupaten Paser, yang kini berstatus terdakwa dalam perkara kematian Rusel pada November 2024.

Dalam dokumen akademis itu, KIKA menilai perkara tersebut tidak dapat dipandang sebagai kasus pidana biasa.

Menurut mereka, kasus ini berkaitan dengan konflik struktural antara masyarakat adat yang mempertahankan wilayah dan lingkungan hidup dengan kepentingan industri ekstraktif. 

KIKA: Ada Indikasi Kriminalisasi dalam Konflik Agraria

KIKA menyatakan perkara ini memiliki dimensi yang lebih luas dibanding sekadar kasus hukum pidana.

Menurut organisasi yang beranggotakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi tersebut, terdapat indikasi penggunaan instrumen hukum pidana untuk melemahkan gerakan masyarakat adat yang menolak aktivitas pertambangan di wilayah mereka.

“Perkara ini merepresentasikan konflik struktural yang mendalam tentang benturan antara hak konstitusional masyarakat adat atas tanah dan lingkungan hidup dengan kepentingan industri ekstraktif,” tulis KIKA dalam keterangan pers diterima Arusbawah.co, kemarin. 

KIKA juga menilai ada kemungkinan strategi pemecahan solidaritas komunitas melalui konflik internal yang muncul dalam kasus tersebut.

Latar Belakang Konflik Tambang di Muara Kate

Perkara yang menjerat Misran Toni berakar dari konflik antara masyarakat adat Dayak Deah di Muara Kate dengan aktivitas tambang batu bara milik PT Mantimin Coal Mining.

Aktivitas hauling batu bara disebut berdampak pada kerusakan jalan umum, sumber air, serta lingkungan hidup masyarakat setempat.