ARUSBAWAH.CO - Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, sampaikan kritikannya terkait penyesuaian tarif air yang dilakukan oleh Perumdam Batiwakkal di Kabupaten Berau.

Menurutnya, keputusan tersebut seolah-olah baru disadari setelah sekian lama tertunda.

"Saya agak heran juga, review terhadap tarif air ini jaraknya terlalu jauh antar tahun. Seolah-olah pemangku kebijakan baru tersadarkan bahwa penyesuaian itu harus segera dilakukan," ungkap Purwadi, Senin (06/01/2025).

Purwadi menilai, kebijakan tersebut seharusnya lebih matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

"Seharusnya sebelum keputusan diambil, ini dikonsultasikan dulu dengan Pemkab Berau dan DPRD Berau sebagai pengawas Perusda. Jadi ada keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan masyarakat," tambahnya.

Namun, ia menyoroti bahwa penyesuaian tarif tidak diikuti dengan perbaikan pelayanan.

Ia menyebut masalah air yang sering mati, kualitas air yang kotor, hingga penyambungan yang tidak merata sebagai bukti masih adanya kekurangan.

"Pelayanan kurang maksimal, tapi tarif naik. Ini kan jadi masalah, apalagi tidak semua orang bisa menikmati akses air bersih," jelasnya.

Purwadi juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja Perumdam, khususnya di Kabupaten Berau.

"Perumdam itu harus terbuka ketika ada evaluasi. Jangan sampai mereka mau menambah sambungan baru, tapi bebannya justru dilempar ke konsumen. Itu bukan cara yang benar," tegasnya.

Ia mengungkapkan, penyambungan baru sebenarnya bisa disubsidi melalui APBD.

"Kalau saya lihat, untuk 600 sambungan baru hanya butuh Rp 3,5 miliar. Dengan APBD Berau yang cukup besar, seharusnya ini bisa dianggarkan. Jadi jangan dibebankan ke masyarakat," katanya lagi.

Purwadi menilai pola pikir seperti ini perlu diperbaiki.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang membebani masyarakat terlebih dahulu justru akan berdampak buruk.

"Kebutuhan air bersih itu dasar. Kalau masyarakat sejahtera soal air, dampaknya domino. Usaha laundry, rumah makan, sampai UMKM lain bisa tumbuh. Ini akan menggerakkan ekonomi lokal," tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tarif ini akan memengaruhi UMKM secara langsung.

"UMKM harus bertahan. Mereka tetap jualan dengan harga yang sama, tapi mungkin ukuran produk jadi dikurangi. Ini dampak yang seharusnya diantisipasi sejak awal," pungkas Purwadi. (wan)