ARUSBAWAH.CO -  Penghentian sementara operasional 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Timur (Kaltim) diketahui bersoal pada satu persoalan yang dominan. 

Di balik keputusan yang tertuang dalam surat Badan Gizi Nasional (BGN) itu, ada satu persoalan utama: standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan SPPG di Kaltim dihentikan sementara karena belum memenuhi standar IPAL sesuai ketentuan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lalu, sebenarnya seberapa penting IPAL dalam operasional SPPG?

IPAL Jadi Syarat Wajib, Bukan Pelengkap

Mengacu pada ketentuan BGN, IPAL merupakan bagian dari standar wajib dalam sistem higiene dan sanitasi SPPG.

Artinya, keberadaan IPAL bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan syarat dasar agar sebuah dapur MBG bisa beroperasi.

Tanpa pengelolaan limbah cair yang baik, SPPG dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Hal ini sejalan dengan alasan yang tercantum dalam surat penghentian operasional, yakni untuk mencegah risiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan makanan.

Berkaitan Langsung dengan Sertifikasi

Dalam sistem BGN, setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Salah satu indikator utama dalam penilaian sertifikat tersebut adalah pengelolaan limbah, termasuk keberadaan dan fungsi IPAL.

Jika tidak memenuhi syarat ini, maka SPPG tidak dianggap layak beroperasi.

Dengan kata lain, persoalan IPAL bukan hanya teknis, tetapi juga administratif—menentukan boleh atau tidaknya sebuah dapur MBG berjalan.

Lindungi Lingkungan dan Kesehatan

BGN juga menekankan bahwa pengelolaan limbah menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara program.

Limbah dapur, seperti air cucian bahan makanan dan sisa produksi, berpotensi mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan benar.

Karena itu, IPAL menjadi instrumen penting untuk memastikan limbah aman sebelum dibuang.

Dampaknya: Operasional dan Dana Dihentikan

Dalam kasus di Kaltim, dampaknya cukup besar.

Sebanyak 74 SPPG dihentikan sementara operasionalnya. Tak hanya itu, penyaluran dana bantuan pemerintah juga ikut direkomendasikan untuk dihentikan sementara.

Pengelola SPPG diminta segera melakukan perbaikan, terutama pada fasilitas IPAL, sebelum bisa kembali beroperasi.

Tunggu Penjelasan Lanjutan

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lanjutan dari pihak Koordinator Wilayah MBG Kalimantan Timur.

Redaksi masih menunggu klarifikasi resmi, termasuk dampak penghentian ini terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lapangan.

Namun satu hal yang mulai jelas: di balik program besar seperti MBG, ada standar teknis yang tidak bisa ditawar—dan IPAL adalah salah satunya. (pra)