Namun, di sisi lain, ketika diminta untuk membangun instalasi PLTS, pemerintah balik bertanya, dananya dari mana dan transisinya bagaimana.
Gispa menegaskan, satu-satunya sumber daya yang mereka miliki di Papua adalah sinar matahari.
Karena itu, PLTS menjadi jalan keluar yang paling masuk akal.
Sebaliknya, membangun PLTA memiliki risiko sangat besar, karena ada risiko perampasan lahan untuk membuat bendungan.
“Itulah kenapa kami mendorong pemerintah untuk memberi bantuan berupa pembangkit listrik dan generatornya untuk masyarakat prasejahtera. Karena, mereka sangat membutuhkan bantuan. Ketika membayar listrik saja tidak mampu, PLTS akan sangat memudahkan mereka dari segi finansial,” kata Gispa.
Di sisi lain, menurutnya, PLTS juga membantu agar masyarakat tidak lagi mengandalkan PLTD.
Nilai plusnya, PLTS juga menjadi materi edukasi bagi orang muda, sambil bekerja sama dan berjejaring dengan teman-teman yang bergerak di isu energi terbarukan.
Ginanjar mengharapkan sebuah solusi yang berbasis komunitas, sehingga masyarakat sekitar bisa menguasai sumber energi.
Dalam arti, mereka memproduksi listrik, mengelola, dan mendistribusikan energi tersebut. Dengan begitu, secara energi mereka terbilang mandiri.
“Mereka bisa membangun ownership dari energi terbarukan. Yang tadinya dikuasai oleh kalangan elite secara terpusat, energi tersebut bisa dikelola oleh masyarakat. Dan, konsep tersebut sudah terbukti berhasil,” kata Ginanjar, sambil menyebutkan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) di Kulonprogo dan Kasepuhan Cipta Gelar di Sukabumi.
Jangan abaikan solusi dari orang muda
Apakah selama ini orang muda terpikir untuk mencari solusi yang mampu menjawab berbagai tantangan iklim? Mungkin. Tapi, apakah mereka paham cara terbaik agar solusi tersebut didengarkan dan kemudian diterapkan? Belum tentu.
Inilah alasan kenapa Ginanjar melihat perlunya jalur bagi orang muda untuk berkreasi, untuk menawarkan solusinya.
“Kita perlu kelembagaan iklim, seperti Youth Climate Council. Di sana orang muda diberi anggaran sepuluh persen untuk menentukan proyeknya. Jadi, yang harus ada sebenarnya adalah jalurnya terlebih dahulu, bukan solusinya dahulu.”
Ia mengamati, dengan ketiadaan akses, orang muda tidak terpikir untuk mencari solusi. Sebab, mereka sudah lebih dulu mengalami mental block. ‘Memangnya orang muda bisa minta ini dan itu?’ Begitu pikir mereka.
Lungli bercerita, masalah lingkungan paling parah yang terjadi di daerahnya adalah pembangunan perumahan dan gedung, yang menurutnya izin membangun terlalu mudah didapatkan.
Pembangunan terjadi terus-menerus di pinggir pesisir pantai, dijadikan tempat wisata dan tempat hang out. Sementara itu, ikan makin menjauh karena pembangunan di pesisir.
“Ayolah, lakukan sesuatu yang menjamin kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga alam. Kenapa bukan hutannya dilestarikan untuk dijadikan tempat wisata? Kenapa hutan harus dibabat demi membangun tempat wisata baru? Kenapa laut harus digusur untuk membuat taman wisata yang indah? Kenapa tidak membuat saja tempat wisata hutan bakau yang indah? Banyak hal dari alam yang bisa kita manfaatkan dengan bijak untuk mendapatkan uang, sekaligus memajukan indonesia, dengan tetap pro rakyat,” kata Duta Lingkungan Indonesia ini.
Ginanjar juga menguraikan sejumlah inisiatif dari komunitas orang muda yang perlu dipertimbangkan, misalnya soal edukasi iklim.
“Pendidikan soal iklim belum ada dalam kurikulum. Materi ini penting untuk membentuk generasi yang lebih siap dan lebih tahan iklim. Karena pikiran mereka terbuka soal masalah iklim, mereka kemudian akan terbentuk menjadi pemimpin yang mampu memikirkan solusi iklim," tutupnya. (pra)
Tag
