Jadi, bukan hanya fokus pada masalah lingkungan saja, melainkan juga memikirkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan.

Ginanjar mencontohkan, pemerintah mulai menjalankan aksi mitigasi untuk menangani krisis iklim.

Sayangnya, banyak proses yang hanya mementingkan penurunan emisi. Padahal, itu belum cukup.

Keadilan harus ada di dalam setiap proses mitigasi tersebut.

“Ada sejumlah kelompok yang lebih terdampak oleh krisis iklim, sehingga mereka perlu dilibatkan dalam berbagai aksi mitigasi. Misalnya, kelompok disabilitas yang belum mempunyai infrastruktur yang akomodatif untuk evakuasi bencana. Ada pula kelompok nelayan yang terdampak oleh kenaikan permukaan air laut,” kata Ginanjar. 

Gispa menekankan, jika RUU Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat Adat disahkan, maka masyarakat Papua memiliki legalitas untuk menjaga tanah, laut, dan hutannya.

“Pengesahan RUU akan sangat berarti, karena perjuangan keadilan iklim itu tidak bisa hanya bicara soal aksi dan aksi. Harus bicara juga soal kebijakan, karena kebijakan mempunyai daya ikat lebih kuat daripada sekadar aksi," ungkapnya. 

Sementara itu, Lungli menegaskan, kebijakan yang berkeadilan iklim memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, tidak menanggung beban yang tidak proporsional.

Dengan begitu, kelompok rentan tetap merasa aman dan nyaman di rumah mereka sendiri, tidak terbebani oleh pembangunan, tidak kekurangan ketika pembangunan muncul di sekitar mereka, tidak merasa tersingkir ketika alam mereka direnggut. 

“Jadi, kebijakan itu juga harus membuat mereka berpikir bahwa pembangunan adalah sesuatu yang baik, dan hidup mereka terjamin, alam mereka tetap sejuk. Soalnya, alam kita tak kalah penting dibandingkan pertumbuhan ekonomi.” 

Yuk, segera pindah ke energi bersih

Berpindah ke energi terbarukan merupakan hal yang dirasa sangat urgent bagi orang muda.

Menyadari betul bahwa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan membutuhkan proses, maka Ginanjar menegaskan bahwa sebaiknya pemerintah tidak menunda-nunda lagi. 

“Pembangunan infrastruktur energi terbarukan harus dimulai sekarang. Bukan saatnya lagi membangun PLTU baru, yang membuat sumber energi jadi lebih mahal. Jika dibandingkan dengan Vietnam yang lebih miskin daripada Indonesia, negara kita tertinggal jauh. Tingkat ketercapaian energi terbarukan di sana bisa melebihi kita. Kalau mereka bisa, seharusnya kita juga bisa,” kata Ginanjar. 

Prosesnya memang sudah dimulai, tetapi Ginanjar menilai hasilnya masih sangat jauh dari harapan.

Padahal, semakin cepat diterapkan, emisi karbon akan semakin menurun, pencemaran menurun, udara akan semakin bersih. Dunia sudah menyepakati bahwa kita memerlukan energi terbarukan. Itulah kenapa saat ini menjadi urgent untuk mempercepat pembangunan instalasi energi terbarukan.

Gispa bercerita, Papua punya potensi pembangunan PLTS (Pusat Listrik Tenaga Surya) yang sangat besar, mengingat wilayahnya terbilang sangat panas dengan cakupan sinar matahari sangat tinggi.

“Ketika satu rumah sudah bisa mandiri dalam hal listrik, mereka tidak lagi bergantung pada PLN. Alokasi biaya untuk membayar listrik bisa dipakai untuk hal lain. Inilah yang terkadang luput dari perhatian pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, ketika bicara soal energi terbarukan, biasanya pemerintah akan bicara soal energi biru, salah satunya penggunaan baterai lithium.

Itu berarti harus membuka tambang nikel baru.

“Padahal, ada berbagai jenis energi terbarukan yang mampu dikembangkan oleh Indonesia, termasuk PLTS.”

Stop danai proyek penyebab polusi, ya

Dana pemerintah selama ini masih mengalir proyek yang menggunakan energi dari batubara.

Ginanjar menyebutkan nilainya bisa mencapai miliaran dolar.