ARUSBAWAH.CO - Ratusan usulan pembangunan yang dihimpun dari masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 terancam menyusut drastis.
Dari total 160 usulan yang telah melalui pembahasan di DPRD Kaltim, jumlah itu berpotensi dipangkas hingga hanya tersisa sekitar 25 program saja.
Dari 313 Usulan, Mengerucut Jadi 160 Program
Data yang dihimpun memperlihatkan, sebanyak 313 usulan awal dikumpulkan melalui penjaringan lintas fraksi DPRD saat reses di 10 kabupaten/kota.
Usulan itu kemudian disaring dan disesuaikan dan hasilnya, jumlah usulan mengerucut menjadi 160 judul program.
Komposisinya terdiri dari 97 Belanja Langsung (BL), 50 Bantuan Keuangan (Bankeu), serta 13 item hibah dan bantuan sosial.
Angka itu disebut sebagai hasil final setelah melalui pembahasan DPRD bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Namun, status final itu belum sepenuhnya aman.
TAPD Usulkan Pembatasan, Tinggal 25 Program
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) justru mengusulkan pembatasan lebih jauh.
Kamus usulan yang menjadi dasar pokok pikiran (pokir) DPRD diminta hanya diisi sekitar 25 judul program.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pembahasan saat ini belum masuk tahap pokir.
Menurutnya, yang sedang dibahas baru sebatas kamus usulan.
“Itu bukan pokir, pokir belum. Itu baru kamus usulan. Jadi dasarnya itu kamus usulan. Kamus usulan ini lagi dibahas,” ujarnya.
Tekanan Fiskal Jadi Pertimbangan Utama
Ia menjelaskan, kamus usulan merupakan daftar awal yang bersumber dari hasil reses DPRD.
Sementara pokir sendiri baru akan ditentukan setelah melihat kemampuan anggaran daerah.
Dalam situasi fiskal yang disebut sedang tertekan, Hasanuddin mengingatkan agar penyusunan program tidak lepas dari realitas keuangan.
“Nggapain juga sebesar-besar kamus kalau uangnya enggak ada. Dengan kondisi fiskal yang begini terdesak, kan menurun-menurun,” katanya.
Ia menegaskan bahwa besarnya jumlah usulan tidak menjamin semuanya bisa direalisasikan.
DPRD dan pemerintah daerah masih harus mencari titik temu antara banyaknya aspirasi masyarakat dengan keterbatasan anggaran.
Menunggu Finalisasi Seminggu Jelang Musrenbang
Menurut Hasanuddin, proses pembahasan masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan akhir.
Ia menyebut, dinamika antara usulan DPRD dan permintaan pemerintah daerah masih terus berlangsung.
“Pemerintah mintanya sekian, kita mengusulkan hasil reses sekian. Nanti kita temukan saja,” ucapnya.
Ia juga menegaskan, besaran kamus usulan pada akhirnya akan sangat bergantung pada alokasi pokir DPRD yang tersedia.
Artinya, jumlah program yang masuk akan mengikuti kemampuan fiskal, bukan sebaliknya.
Proses ini dijadwalkan akan ditutup satu minggu menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi yang akan digelar pada akhir April.
Penutupan dilakukan sekitar satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang.
“Makanya saya bilang kita tunggu saja. Ini masih bergulir,” katanya.
(wan)
