Setiap desa diwajibkan melakukan verifikasi data secara berkala guna memastikan akurasi dan keterbaruan informasi.

Rajib menegaskan bahwa data yang diperoleh harus dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga keputusan berbasis data dapat meningkatkan kualitas layanan publik di desa.

Rajib menambahkan, data desa presisi adalah data dengan tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi, yang bertujuan memberikan gambaran nyata tentang kondisi desa.

Data ini dikumpulkan, divalidasi, dan diverifikasi dengan standar akurasi yang optimal.

Rajib berharap penerapan DDP ini dapat menjadi contoh nasional dalam mengembangkan perencanaan berbasis bukti.

“Kami ingin memastikan bahwa data ini menjadi alat penting untuk menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan layanan publik di desa,” tambahnya

Dengan dukungan IPB, Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya menjadi pelopor penerapan data presisi dalam perencanaan desa di Indonesia.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih efektif dan inklusif di Kalimantan Timur serta memastikan kebijakan dan program yang disusun lebih relevan dan tepat sasaran. (adv)