ARUSBAWAH.CO - Di balik dapur besar bernama Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada perputaran uang yang nilainya tak main-main.
Satu dapur SPPG saja bisa menghabiskan biaya hingga Rp1 miliar per bulan demi menyediakan ribuan porsi makanan bergizi untuk anak sekolah.
Bayangkan saja, harga satu porsi makanan ditetapkan Rp15 ribu, ditambah Rp2 ribu untuk sewa peralatan dapur yang disediakan oleh mitra pelaksana.
Artinya, setiap hari, satu SPPG bisa menangani lebih dari 2 ribu porsi untuk berbagai sekolah di sekitarnya.
2.330 Porsi per Hari, Setara Rp1 Miliar per Bulan
Contohnya di Kecamatan Samarinda Ulu, satu SPPG melayani empat sekolah sekaligus: SDN 18, SDN 20, SMPN 5, dan SMPN 7 — dengan total 2.330 porsi setiap hari.
Jika dihitung, total biayanya mencapai Rp34,95 juta per hari atau sekitar Rp244 juta per minggu (estimasi satu porsi makanan Rp 15 ribu).
Dalam sebulan, angka itu tembus Rp1 miliar hanya untuk satu dapur saja. Jumlah yang luar biasa besar, apalagi jika dikalikan dengan total SPPG aktif di Kalimantan Timur.
Kepala Satgas MBG Kota Samarinda Suwarso menyebutkan bahwa dana tersebut memang murni untuk kebutuhan pangan dan operasional dapur.
“Pemerintah hanya menanggung biaya sewanya,” ujarnya.
Bayar Depan, Bukan Reimburs
Menariknya, sistem pembayaran di SPPG bukan reimburse seperti proyek konvensional, melainkan uang muka (advance) yang disalurkan secara bertahap melalui Virtual Account (VA) bersama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra pelaksana.
Setiap dua minggu, pengelola SPPG wajib menyerahkan laporan penggunaan dana secara rinci.
Dana hanya bisa dicairkan setelah disetujui kedua pihak: perwakilan yayasan dan kepala SPPG. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Dengan sistem ini, seluruh transaksi diharapkan bisa diawasi digital dan transparan tanpa proses reimburse yang berisiko.
Update SPPG Kalimantan Timur: 54 Sudah Operasional
Menurut Pendamping Koordinator Regional BGN Kaltim, Sirajul Amin Mubarak, hingga 28 Oktober 2025 terdapat 102 unit SPPG di Kaltim, dengan 54 unit sudah beroperasi aktif.
Kota Samarinda menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yakni 33 ber-SK dan 16 operasional (OPS) dari total target 73 dapur.
Disusul Balikpapan dengan 16 ber-SK dan 10 OPS, lalu Bontang 10 ber-SK dan 5 OPS.
Di tingkat kabupaten, Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat 17 dapur ber-SK dengan 10 sudah operasional, sedangkan Kutai Barat, PPU, Paser, dan Berau juga mulai bergerak meski skalanya lebih kecil. Sementara Mahakam Ulu masih nihil dapur aktif.
Potensi 372 Dapur, Uang Berputar Capai Miliaran
Khusus kawasan aglomerasi perkotaan di Kaltim, potensi pengembangan SPPG bisa mencapai 372 unit dapur, dengan 315 di antaranya sudah mengajukan izin pengelolaan.
Jika semuanya terealisasi, potensi penerima manfaat bisa menembus 1,1 juta orang, sementara saat ini baru sekitar 131 ribu warga yang mendapat layanan pangan bergizi.
Namun, dari sisi kualitas, tantangan masih besar. Dari 24 pengajuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), baru satu SPPG di Samarinda yang lolos uji laboratorium.
Program MBG bukan sekadar dapur sosial, tapi juga sumber perputaran ekonomi lokal miliaran rupiah setiap bulannya.
Dengan sistem pembayaran di muka dan pengawasan digital, program ini diharapkan bisa menjadi model pengelolaan pangan bergizi yang efisien dan akuntabel — meski PR soal sertifikasi higienitas masih menunggu pembenahan. (isa)
