ARUSBAWAH.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait hukum bagi seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 20 kecamatan se-Kukar.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas PPK dalam menangani pelanggaran administrasi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Bimtek ini berlangsung selama tiga hari, dimulai dari Senin (16/9/2024) hingga Rabu (18/9/2024), dan bertempat di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.

Selain membahas pelanggaran administrasi, materi yang diberikan juga menyentuh aspek hukum lainnya yang relevan dengan proses pemilihan.

Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, menjelaskan bahwa dalam Bimtek ini, pemateri yang dihadirkan berasal dari berbagai latar belakang.

"Kita berikan Bimtek hukumnya terkait pelanggaran administrasi dalam Pilkada. Pemateri berasal dari praktisi hukum, internal KPU, dan pihak kejaksaan," ujar Rudi.

Tujuannya adalah agar anggota PPK memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan yang harus ditaati dalam proses pemilihan, khususnya untuk mengantisipasi dan menangani pelanggaran administrasi.