“Pak Gubernur tadi kaget, karena menurut beliau kalau sudah sampai di tangan beliau biasanya tidak bermalam. Setelah dicek, memang belum sampai ke beliau,” katanya.

Meski telah melakukan pengecekan langsung ke pemerintah provinsi, orang nomor satu di Kota Samarinda itu mengaku belum mengetahui alasan surat tersebut tertahan di tingkat Wakil Gubernur.

Hingga kini pun belum ada penjelasan resmi terkait lamanya proses pada tahapan tersebut.

“Kami juga ingin tahu apakah ada kesalahan atau mungkin ditolak, supaya bisa segera diperbaiki. Tapi sampai sekarang belum ada keterangan,” tuturnya.

Tanpa PJ Sekda, Gaji Pegawai Terancam Tak Cair

Jika hingga tanggal 1 April belum ada Pj Sekda, maka roda administrasi pemerintahan berpotensi terganggu.

Tanpa posisi tersebut, sejumlah keputusan strategis, khususnya terkait administrasi keuangan, tidak dapat dijalankan.

Andi Harun menegaskan dampak paling serius dari keterlambatan tersebut adalah potensi tertundanya pembayaran gaji pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda. Ia menyebut sekitar 16 hingga 17 ribu pegawai bisa terdampak.

“Kita tidak ingin pelayanan publik terganggu. Soal gaji mulai dari PNS, PPPK, tenaga paruh waktu sampai penyapu jalan dan tenaga harian lepas, itu tidak bisa kita eksekusi kalau belum ada legitimasi Pj Sekda,” tegasnya.

Menurutnya, Sekda memiliki peran penting sebagai pejabat tertinggi secara administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Tanpa pejabat tersebut, sejumlah dokumen tidak dapat ditandatangani.

“Kalau sampai tanggal 1 tidak keluar, maka kita tidak bisa merealisasikan gaji. Ini sensitif karena menyangkut keuangan. Yang paling bertanggung jawab secara administrasi itu Sekda,” ujarnya.

Ia mengaku kondisi tersebut akan sangat merugikan pegawai, terutama tenaga harian lepas yang bergantung pada penghasilan bulanan.

“Ada penyapu jalan, pengangkut sampah, tenaga harian lepas. Sudah gajinya tidak besar, kalau tertunda tentu kasihan. Ini urusan orang banyak,” katanya.