ARUSBAWAH.CO – Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dikenal sebagai jantung industri batubara nasional.

Namun di balik besarnya kekayaan yang keluar dari Kaltim, muncul pertanyaan yang terus berulang: seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali ke masyarakat Kaltim?

Pertanyaan itu muncul dalam Pelatihan Peliputan Transisi Energi Berkeadilan dan Green Jobs bagi Jurnalis di Kaltim yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Rabu (24/6/2026).

Salah satu pemateri, Dicky Edwin Hindarto, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau (YMH), memaparkan data yang menunjukkan betapa besarnya arus kekayaan batubara yang mengalir keluar dari Kaltim.

Yayasan Mitra Hijau Soroti Arus Kekayaan Batubara yang Keluar dari Kaltim

Yayasan Mitra Hijau sendiri merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional yang berdiri sejak 2013.

Organisasi itu bergerak dalam isu perubahan iklim, mulai dari mitigasi, adaptasi, penyusunan kebijakan hingga implementasi program transisi energi berkeadilan di Indonesia.

Dalam paparannya kepada Jurnalis Kaltim, Dicky menyebut Sungai Mahakam kini berfungsi layaknya Selat Hormuz di Timur Tengah, yakni jalur vital yang menopang lalu lintas komoditas strategis dunia.

200 Tongkang Batubara Melintas Setiap Hari di Sungai Mahakam

Setiap hari, kata dia, sekitar 200 tongkang batubara melintasi Sungai Mahakam.

Masing-masing tongkang mengangkut sekitar 8.000 hingga 12.000 ton batubara menuju pasar ekspor maupun kebutuhan domestik.

Nilai ekonomi yang bergerak melalui jalur air tersebut tidak kecil.

Dalam sehari, nilai batubara yang melintas diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun.

Jika dihitung dalam setahun, nilainya mencapai sekitar Rp864 triliun.

Angka itu menunjukkan betapa besarnya kekayaan alam yang keluar dari Kaltim.

Namun, dari nilai ekonomi yang sangat besar itu, dana yang kembali ke Kaltim melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) oleh pemerintah pusat jauh lebih kecil.

Data yang dipaparkan dalam pelatihan menyebutkan, pada 2024 hanya menerima sekitar Rp8,56 triliun melalui mekanisme bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat.

Artinya, nilai yang kembali ke Kaltim hanya sekitar satu persen dari total nilai ekonomi batubara yang mengalir melalui Sungai Mahakam setiap tahun.

"Sungai Mahakam berfungsi layaknya Selat Hormuz, menjadi jalur vital bagi transportasi batubara Indonesia," demikian tertulis dalam materi yang dipresentasikan Dicky.

Ketergantungan Ekonomi Kaltim terhadap Batubara Masih Sangat Tinggi

Data itu memunculkan ironi yang selama ini menjadi perdebatan panjang di Kaltim.

Di satu sisi, Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi batubara nasional.

Di sisi lain, masyarakat Kaltim masih harus menghadapi berbagai dampak lingkungan dan sosial yang ditinggalkan industri ekstraktif batubara yang tersebar di Kaltim.

Dalam materi pelatihan juga disebutkan bahwa ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap sektor batubara mencapai 34 persen.

Angka itu menjadikan Kaltim sebagai salah satu provinsi paling bergantung pada komoditas tambang di Indonesia.

Kontribusi Batubara terhadap PDRB Kaltim Capai 44 Persen

Tak hanya itu, dipaparkan Dicky, kontribusi sektor batubara terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim mencapai 44 persen.

Sementara, kata dia, kontribusi terhadap pendapatan pemerintah provinsi berada di angka 15 persen melalui Dana Bagi Hasil Minerba.

Namun, dari sisi ketenagakerjaan, sektor itu diperkirakan hanya menyerap sekitar 10 persen tenaga kerja.

Ribuan Lubang Tambang dan Ancaman bagi Lingkungan Kaltim

Di saat yang sama, Kaltim juga disebut masih menghadapi persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.

Dalam materi pelatihan disebutkan terdapat antara 1.700 hingga lebih dari 2.700 lubang tambang yang belum direklamasi di Benua Etam.

Menurut Dicky, lubang-lubang bekas tambang itu tersebar di berbagai wilayah dan sebagian berada dekat kawasan permukiman warga.

Setidaknya, menurutnya, 51 orang meninggal dunia, sebagian besar anak-anak, akibat lubang tambang sejak 2011.

Belum lagi persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap populasi Pesut Mahakam yang kini tersisa sekitar 60 hingga 66 ekor di alam liar.

Transisi Energi Berkeadilan Dinilai Jadi Kebutuhan Kaltim

Dicky menegaskan bahwa kondisi itulah menjadi alasan mengapa Kaltim perlu mulai mempersiapkan diri menghadapi transisi energi berkeadilan.

Terlebih, menurut dia, berbagai proyeksi menunjukkan permintaan batubara dunia akan terus menurun seiring meningkatnya komitmen negara-negara terhadap energi bersih.

Permintaan Batubara Dunia Diperkirakan Turun Lebih dari 70 Persen

Dalam materi pelatihan disebutkan, apabila seluruh negara menjalankan komitmen iklim masing-masing, permintaan batubara global diperkirakan turun 20 persen sebelum 2030 dan lebih dari 70 persen sebelum 2050 dibandingkan tingkat konsumsi pada 2021.

Karena itu, menurut Dicky, transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih hijau tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan.

"Transisi yang adil menuju keberlanjutan harus memastikan tidak ada pihak yang tertinggal atau no one left behind," demikian salah satu poin yang disampaikan dalam pelatihan tersebut.

(wan)