ARUSBAWAH.CO -  Kehadiran mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur, Ismiati, dalam rapat pemerintah provinsi di Jakarta, Kamis 30 Oktober 2025, menuai kritik.

Ismiati, yang kini telah purna tugas, terlihat hadir dalam Rapat Sinkronisasi dan Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan di Kaltim.

Dalam unggahan di akun Instagram resmi @PemprovKaltim, tampak Ismiati hadir dan aktif mengikuti jalannya rapat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur.

Foto yang dibagikan di Instagram memperlihatkan Ismiati duduk di posisi samping pimpinan rapat, meski statusnya secara formal sudah pensiun. 

Kehadiran mantan pejabat itu langsung memicu pertanyaan terkait etika birokrasi dan legalitas kepemimpinan rapat yang menggunakan fasilitas pemerintahan.

Sudarno Soroti Pelanggaran Etika dan Legalitas

Kritik pertama datang dari Sudarno, mantan juru bicara tim pemenangan Gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada Pilgub 2024 lalu, yang kini juga aktif sebagai penggiat media sosial.

Dalam video yang diunggah di akun TikTok @Kawalkaltim, Sudarno menyebut tindakan Ismiati sebagai pelanggaran serius.

“Semalam aku dapat informasi ada salah satu mantan kepala dinas yang sudah purna, sudah pensiun, yang kemudian masih tetap memimpin rapat di dinasnya. Ini pelanggaran serius. Ini Pak Gubernur apakah tahu atau tidak atau Pak Wakil Gubernur tahu?” katanya dalam video yang diunggahnya baru-baru ini.

Sudarno menambahkan bahwa hal itu melanggar aturan dan tidak etis.

“Kepala dinas yang sudah purna per Oktober 2025 kemarin masih pimpin rapat. Itu melanggar aturan, enggak pantes, enggak punya etika, enggak punya adab,” lanjutnya.

Ia pun mendesak agar lembaga pengawas seperti Ombudsman, Inspektorat Wilayah (Itwil), BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti persoalan ini.

“Kalau dibiarkan, selain melanggar aturan, nanti akan dilakukan oleh kepala-kepala dinas lain. Jadi sekali lagi, Itwil, BPKP, Depdagri, Ombudsman, bahkan Pak Wakil Gubernur harus turun pastikan di salah satu dinas yang kepala dinasnya sudah pensiun ini,” jelas Sudarno.

Sudarno juga menyinggung penggunaan SPPD untuk mengikuti kegiatan Gubernur, meski status hukumnya belum jelas sebagai ketua tim transisi.

Ia menilai tindakan ini menunjukkan kurangnya arah pemerintahan.

“Ini pemerintahan Kaltim tidak ada arah. Harapannya, dengan naiknya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, pemerintahan bisa jauh lebih bagus dan rakyatnya bisa lebih sejahtera. Tapi kalau begini, bukan lebih baik, malah bisa jadi lebih buruk,” ucap Sudarno.

DPRD Kaltim Pertanyakan Legalitas Kehadiran Ismiati

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, yang mempertanyakan legalitas Ismiati ikut dalam rapat dan kegiatan dinas resmi.

“Masa kegiatan dinas? Ya pasti Bu Ismiati itu yang dibilangin. Dia diangkat menjadi ketua tim transisi, tapi bukan selaku ketua atau kepala Bapenda. Kapasitasnya sebagai tim transisi. Yang sampai belum ada SK-nya, enggak boleh ikut-ikut begitu,” kata Baharuddin saat ditemui di kantor DPRD pada Senin (3/11/2025).

Ia menegaskan, kehadiran pensiunan dalam rapat pemerintahan tanpa dasar resmi bisa menimbulkan masalah penggunaan anggaran.

“Menghabisin uang tidak boleh, dari mana pacantolannya? Kecuali duit pribadi. Kalau belum masuk SK transisi, artinya belum ada SK resmi, baru draf. Kalau belum, enggak boleh ikut-ikut. Kecuali ajudannya Pak Gubernur. Kalau bukan ajudannya, enggak boleh, apalagi pakai APBD,” pungkasnya.

Ismiati Kini Menjabat Ketua Tim Transisi Kaltim

Sebagai informasi, berdasarkan data yang dihimpun redaksi, Ismiati kini memegang jabatan sebagai ketua Tim Transisi Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas yang dibentuk langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim sebagai Pelindung.

(wan)