ARUSBAWAH.CO - Rencana wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Wacana yang dinilai sebagai langkah mundur demokrasi itu memantik kritik keras dari partai politik di daerah.

Kali ini, sikap tegas datang dari Sugiyono, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Kaltim. 

Ia menilai gagasan pilkada lewat DPRD sebagai kemunduran serius dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Menurut Sugiyono, pilkada langsung merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat yang tidak boleh dinegosiasikan dengan alasan apa pun, termasuk efisiensi anggaran maupun stabilitas politik.

Pilkada Langsung sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat

Sugiyono menegaskan bahwa pengembalian pilkada lewat DPRD sama saja dengan mengulang praktik politik masa lalu yang tertutup dan elitis.

Ia menyebut, sejarah telah membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah oleh lembaga perwakilan sering kali menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.

“Kedaulatan rakyat bukan hal yang bisa ditawar. Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, itu sama saja mengulang sejarah kelam demokrasi, bukan demokrasi maju,” tegas Sugiyono dalam keterangannya diterima redaksi Arusbawah.co, Kamis (22/01/2026). 

Ia menilai, demokrasi modern seharusnya memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.

Pilkada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan simbol dari hak politik warga negara yang diperoleh melalui perjuangan panjang.

Reformasi dan Hak Pilih yang Tidak Boleh Dikhianati

Lebih jauh, Sugiyono menyinggung perjuangan reformasi yang menurutnya tidak boleh dikhianati dengan kebijakan yang justru menarik kembali hak pilih rakyat.

Ia mengingatkan bahwa sistem pilkada langsung lahir dari tuntutan perubahan terhadap sistem politik yang sebelumnya sangat sentralistik dan elitis.

“Jalan panjang perjuangan reformasi tidak boleh dihianati, apalagi alasannya hanya alasan ekonomis. Janganlah hitung untung rugi dengan kedaulatan rakyat,” lanjutnya.

Menurutnya, demokrasi tidak bisa dinilai semata-mata dari sisi efisiensi anggaran.

Demokrasi adalah nilai dan prinsip dasar dalam bernegara, bukan proyek yang bisa dihitung untung-ruginya secara finansial.

Kontrol Rakyat atas Kekuasaan Terancam

Sugiyono juga menyoroti fungsi pilkada langsung sebagai sarana kontrol rakyat terhadap pemimpin daerah.

Melalui pemilihan langsung, masyarakat memiliki hak untuk memberi mandat sekaligus menjatuhkan sanksi politik kepada kepala daerah yang gagal menjalankan amanah.

Ia menilai mekanisme tersebut akan melemah jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan elite politik di DPRD.

“Kalau pemimpin dipilih oleh elite, maka orientasi kekuasaannya juga akan condong ke elite. Rakyat hanya jadi objek, bukan subjek demokrasi,” ujarnya.

Sikap Tegas PDI Perjuangan Samarinda

Sugiyono menegaskan bahwa PDI Perjuangan Kaltim berdiri teguh pada prinsip demokrasi kerakyatan dan menolak segala bentuk kemunduran demokrasi.

Ia menyebut pilkada langsung sebagai hasil konsensus reformasi yang lahir dari tuntutan sistem politik yang lebih adil, terbuka, dan partisipatif.

Di tengah dinamika politik nasional, ia mengajak masyarakat sipil, akademisi, organisasi kepemudaan, hingga aktivis demokrasi untuk ikut bersuara menjaga hak pilih rakyat.

Menurutnya, sikap diam justru membuka ruang bagi kemunduran demokrasi yang terjadi secara perlahan namun sistematis.

“Demokrasi itu bukan hadiah dari negara, tapi hasil perjuangan rakyat. Kalau hari ini kita biarkan hak itu dikurangi, besok bisa saja hak-hak lain ikut dicabut,” pungkasnya.

Penolakan dari Sugiyono menambah daftar suara kritis terhadap wacana pilkada lewat DPRD, yang dinilai berpotensi menggerus substansi demokrasi dan menghidupkan kembali praktik politik tertutup yang pernah terjadi di masa lalu. (pra)