ARUSBAWAH.CO - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai ketimpangan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari kuatnya pengaruh oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan ekonomi nasional.
Dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026, CELIOS menyebut banyak wilayah di luar Pulau Jawa kaya akan sumber daya alam, tetapi keuntungan ekonominya justru lebih banyak terkonsentrasi di pusat kekuasaan dan kelompok elite bisnis.
Laporan tersebut menyoroti daerah seperti Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara Barat hingga Papua yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam berskala besar.
“Hutan dibabat, tanah dilubangi, dan ruang hidup masyarakat lokal dikorbankan, akan tetapi pusat kendali, aliran keuntungan, dan kehidupan para elite justru terkonsentrasi di Jakarta dan sebagian kota di Pulau Jawa,” tulis laporan tersebut.
CELIOS menyebut masyarakat daerah penghasil sumber daya alam justru harus menghadapi berbagai dampak sosial dan lingkungan, mulai dari kerusakan alam hingga ketimpangan pembangunan.
Daerah Kaya SDA Dinilai Belum Menikmati Nilai Tambah Ekonomi
Dalam laporan itu, CELIOS juga menampilkan data ketimpangan regional berdasarkan pulau di Indonesia.
Pulau Jawa disebut menjadi wilayah dengan konsentrasi Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar, sementara sejumlah daerah penghasil sumber daya alam masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi.
Menurut laporan tersebut, kondisi itu menunjukkan nilai tambah ekonomi dari sektor tambang, energi, dan perkebunan belum sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal.
Akibatnya, daerah yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional disebut masih menghadapi keterbatasan pembangunan dan akses kesejahteraan.
CELIOS menilai kondisi tersebut diperparah oleh pemangkasan transfer ke daerah yang dinilai dapat memperlebar ketimpangan regional.
Kekayaan Disebut Menumpuk pada Kelompok Kecil
Selain ketimpangan wilayah, laporan tersebut juga menyoroti distribusi kekayaan di Indonesia yang disebut semakin terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat.
CELIOS mencatat 50 persen populasi Indonesia hanya menguasai sekitar 5 persen total aset nasional.
Sementara itu, 10 persen kelompok teratas disebut menguasai hingga 59 persen kekayaan nasional.
Menurut laporan tersebut, kondisi itu membuat sebagian besar masyarakat hanya bergantung pada pendapatan kerja, sementara kelompok atas dapat terus memperbesar kekayaannya melalui aset dan investasi.
“Aset bisa diwariskan, menghasilkan keuntungan berulang seperti bunga, dividen, dan sewa,” tulis laporan itu.
Kelas Menengah Bawah Disebut Semakin Tertekan
CELIOS juga menilai kelompok kelas menengah bawah menjadi pihak yang paling terdampak dalam situasi tersebut.
Ketika kekayaan semakin terkonsentrasi pada elite bisnis dan politik, masyarakat dengan sumber daya terbatas disebut semakin rentan terhadap kebijakan fiskal negara.
Laporan tersebut mencontohkan bagaimana beban utang negara pada akhirnya ikut dirasakan masyarakat melalui pajak, inflasi, hingga berkurangnya belanja sosial.
Di sisi lain, CELIOS menilai kelompok korporasi besar justru menikmati berbagai insentif dan pemotongan pajak.
Menurut laporan itu, kebijakan fiskal yang seharusnya berfungsi mengurangi ketimpangan justru dinilai berjalan berlawanan arah karena lebih banyak menguntungkan kelompok pemilik modal besar. (sal)
