ARUSBAWAH.CO - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai sistem oligarki menjadi salah satu faktor yang memperparah ketimpangan gender di Indonesia.
Dalam kajiannya, pemberdayaan perempuan disebut belum menjadi prioritas karena dianggap dapat mengganggu kepentingan elite ekonomi dan politik.
CELIOS menyebut struktur oligarki tidak hanya memengaruhi distribusi kekuasaan dan ekonomi, tetapi juga ikut mempertahankan ketidaksetaraan sosial, termasuk terhadap perempuan.
Menurut laporan tersebut, pemberdayaan perempuan dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi karena mendorong perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, upah yang lebih layak, hingga kebijakan sosial yang lebih adil.
Selain itu, meningkatnya posisi tawar pekerja perempuan juga dianggap dapat mengurangi dominasi kelompok pemilik modal dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.
“Ketimpangan gender dimanfaatkan dan diperkuat karena menguntungkan elite,” tulis laporan tersebut.
Ketimpangan Gender Disebut Terus Direproduksi
CELIOS menyebut ketimpangan gender sebenarnya telah berlangsung sejak lama.
Namun dalam sistem oligarki, kondisi tersebut dinilai terus direproduksi dan dipertahankan demi menjaga stabilitas kepentingan kelompok elite.
Akibatnya, perempuan disebut tetap berada di posisi paling rentan dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, ketenagakerjaan, hingga pengambilan keputusan politik.
Fenomena tersebut terlihat dari masih tingginya kesenjangan upah, rendahnya representasi perempuan di posisi strategis, hingga banyaknya pekerja perempuan yang berada di sektor informal tanpa perlindungan memadai.
Tak hanya itu, beban kerja domestik yang masih melekat pada perempuan juga disebut menjadi bagian dari struktur sosial yang terus dipertahankan.
Dalam laporan tersebut, CELIOS menilai sistem ekonomi saat ini masih bergantung pada tenaga kerja murah dan minim perlindungan, di mana perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak.
Perempuan Dinilai Hadapi Beban Ekonomi dan Domestik Sekaligus
CELIOS juga menyoroti bagaimana perempuan harus menghadapi beban ekonomi dan domestik secara bersamaan.
Selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, banyak perempuan disebut masih harus menanggung pekerjaan rumah tangga dan biaya pengasuhan anak atau childcare dari kantong pribadi.
Sementara itu, negara dinilai belum menghadirkan kebijakan childcare yang memadai untuk membantu perempuan pekerja.
Dalam kajian tersebut, pemberdayaan perempuan tidak hanya dipandang sebagai isu kesetaraan gender semata, tetapi juga berkaitan dengan keadilan ekonomi dan demokrasi.
Ketika perempuan memiliki akses pendidikan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial yang lebih baik, maka struktur ekonomi disebut dapat menjadi lebih inklusif.
Karena itu, sistem yang terlalu terkonsentrasi pada kepentingan elite dinilai cenderung tidak memberi ruang besar terhadap perubahan yang dapat memperkuat kelompok rentan, termasuk perempuan.
Pernyataan CELIOS tersebut kini ramai diperbincangkan di media sosial karena dianggap menggambarkan hubungan antara oligarki dan persoalan ketimpangan gender di Indonesia. (sal)
