ARUSBAWAH.CO -  Kunjungan Staf Khusus Wakil Presiden RI, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, ke Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi ruang refleksi yang sarat makna tentang arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam forum tersebut, civitas akademika Unmul tampil bukan sekadar sebagai pendengar, tetapi sebagai penyuara gagasan dan penjaga nurani pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim)

Unmul Tegaskan Peran Akademisi dalam Arah Kebijakan Nasional

Rektor Unmul, Abdunnur, menegaskan pentingnya menjadikan perguruan tinggi sebagai ruang konseptual kebijakan publik nasional, bukan sekadar pelengkap administratif pembangunan.

Menurutnya, pembangunan IKN harus dimaknai bukan hanya sebagai proyek fisik, tetapi transformasi sosial, ekonomi, dan intelektual bagi masyarakat Kaltim.

“Kami ingin setiap kebijakan nasional menjadikan Unmul sebagai rujukan pemikiran. Output dari sinergi ini tentu lahirnya generasi emas yang mampu menjawab tantangan masa depan,” ujar Abdunnur dalam agenda penyerapan pandangan pembangunan IKN, di Rektorat Unmul, Rabu (29/10/2025).

Ia menekankan, pembangunan IKN mesti berpijak pada prinsip berkelanjutan dan inklusif, dengan menyeimbangkan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Abdunnur menilai kebijakan publik perlu membuka ruang partisipasi publik, menjunjung kearifan lokal, serta menjamin keadilan ekonomi bagi masyarakat sekitar IKN.

Selain itu, ia mendorong agar kebijakan pembangunan tidak berhenti di tataran wacana, tetapi menyentuh hal-hal konkret seperti pelatihan keterampilan bagi warga lokal, perlindungan lahan adat, serta kemitraan adil dengan UMKM dan petani.

IKN Sebagai Agenda Nasional dan Tantangan Lokal

Menanggapi aspirasi itu, Nicolaus Teguh Budi Harjanto menegaskan bahwa pembangunan IKN kini menjadi agenda prioritas dalam dua regulasi utama. 

Pertama adalah Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan kedua adalah Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

Kedua peraturan tersebut menempatkan IKN sebagai superhub pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menargetkan peralihan fungsi IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

“Akan kami laporkan ke Wapres dan Presiden sebagai bagian dari formulasi kebijakan jangka menengah. Banyak catatan strategis dari kalangan akademisi yang akan kami bawa, terutama terkait lingkungan, tata kelola, dan kolaborasi antar lembaga,” ujarnya.

Seruan Akademisi: Dari Konsep “Forest City” hingga Green Management

Dari sudut pandang akademis, Rektor Universitas Balikpapan (Uniba), Isradi Zainal, menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menerapkan prinsip green management di IKN.

Ia menyoroti bahwa konsep forest city tak boleh berhenti di tataran slogan, melainkan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya manusia, energi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan Unmul, Irawan Wijaya Kusuma, mengingatkan bahwa IKN seharusnya menjadi laboratorium konservasi hidup bagi hutan tropis Kalimantan.

Dari total 320 ribu hektare kawasan, sekitar 80 ribu hektare telah terpakai untuk perkebunan dan tambang.

“Tujuan utama pembangunan IKN adalah memulihkan hutan yang rusak dan menjadikannya model kota konservasi,” tegasnya.

Unmul sendiri telah menyiapkan 16 program berbasis mitigasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk sistem smart biodiversity monitoring yang dikembangkan untuk memantau kawasan lindung secara digital.

Kolaborasi dan Kapasitas Lokal

Dalam forum itu pula, Ketua BPC HIPMI Penajam Paser Utara, Hasrul, menilai IKN sebagai peluang ekonomi besar bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal.

Namun, ia menyoroti masih lemahnya kapasitas SDM daerah yang menyebabkan banyak peluang justru diambil oleh tenaga kerja dari luar Kaltim.

“Kalau kita tidak mengambil peran hari ini, kapan lagi? IKN adalah masa depan anak-anak kita,” ucapnya.

Refleksi Kampus: Dari Samarinda untuk Nusantara

Forum tersebut menegaskan posisi kampus, khususnya Unmul, sebagai pusat refleksi intelektual dan penjaga rasionalitas kebijakan publik.

Sebagaimana ditegaskan Rektor Abdunnur, perguruan tinggi bukan hanya pengamat, tetapi pilar epistemik bangsa yang bertanggung jawab melahirkan gagasan, data, dan solusi.

“Pembangunan nasional harus dimulai dari ruang-ruang ilmu. Di situlah lahir kesadaran, arah, dan nilai,” tutupnya. (sobizz/isa)