ARUSBAWAH.CO - Perlindungan hak-hak masyarakat adat dikemukakan kalangan eksekutif dan legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim).
Di legislatif, anggota DPRD Kaltim, Subandi sampaikan soal perlindungan itu dalam aspek luas.
"Jadi bukan hanya soal keharusan, tetapi tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah. Mereka adalah bagian dari sejarah dan identitas kita yang tidak bisa diabaikan,” kata Subandi, Minggu (10/11/2024).
Subandi menegaskan bahwa masyarakat adat telah memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan budaya di Kalimantan Timur. Mereka bukan hanya penduduk lokal, tetapi juga penjaga hutan, sungai, dan ekosistem yang kini menjadi fondasi pembangunan IKN.
Karenanya, peran mereka juga harus diapresiasi.
“Pemerintah harus memandang masyarakat adat sebagai mitra. Mereka adalah pengawal kearifan lokal yang memiliki pemahaman mendalam terhadap alam Kalimantan. Hak-hak mereka harus dijamin, terutama dalam hal pengelolaan lahan dan sumber daya alam di tanah leluhur mereka,” jelas Subandi.
Sementara itu di sisi Provinsi, Pemprov Kaltim juga terus berupaya untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Dalam rangka itu, PJ Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.10.3.1/3169/DPM-PD tentang percepatan pengakuan dan perlindungan MHA, termasuk meminta agar pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan dukungan anggaran dalam melakukan penataan percepatan pengakuan, perlindungan dan pemberdayan masyarakat hukum adat di Kaltim.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan identitas budaya lokal dan kesejahteraan masyarakat adat.
“Masyarakat adat adalah penjaga tradisi dan budaya yang memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan pembangunan daerah,” katanya. (adv)
