Namun pada 2026, jumlah tersebut turun menjadi Rp311 miliar, atau berkurang sekitar Rp264,13 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, bankeu provinsi tidak hanya menyangkut Kota Samarinda, tetapi juga seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Ia menilai dukungan tersebut penting karena telah menjadi bagian dari nomenklatur anggaran melalui belanja transfer kepada daerah.

“Ini tidak hanya menyangkut Samarinda, tapi 10 kabupaten kota. Karena nomenklatur anggaran itu ada namanya belanja transfer. Belum lagi kewajiban anggota DPRD dari dapil masing-masing, termasuk dari dapil Samarinda, yang memiliki tanggung jawab terhadap konstituensinya,” katanya.

Andi Harun menegaskan, jika terjadi penurunan nilai bantuan, hal tersebut masih dapat dipahami mengingat kondisi APBD provinsi yang juga bisa mengalami penurunan.

Namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai menghilangkan bantuan sama sekali.

“Kalau turun wajar saja, karena kondisi APBD provinsi juga turun. Tapi sedapat mungkin kami sarankan Pak Gubernur tidak mengosongkan. Kekuatan provinsi itu ada di kabupaten kota. Kalau kabupaten kota berhasil dan maju, maka provinsinya juga otomatis maju,” jelasnya.

Ia pun mengaku masih menganggap kabar penghapusan bantuan keuangan tersebut sebagai rumor. Andi Harun menyatakan tidak yakin pemerintah provinsi memiliki rencana untuk mengosongkan bantuan tersebut.

“Saya masih menganggap itu rumor, karena saya tidak yakin Pak Gubernur punya pikiran akan mengosongkan. Mudah-mudahan tidak kosong seperti rumor yang kita dengar beberapa hari belakangan ini,” tegas politikus Gerindra ini.

Lebih lanjut, Andi Harun mengungkapkan baru-baru ini berkomunikasi langsung dengan gubernur.