ARUSBAWAH.CO -  Isu terkait penghapusan bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2027 belakangan ini tengah menguat.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang diperoleh dari sumber internal Arusbawah.co, tercatat jumlah kamus usulan bankeu yang diajukan DPRD mencapai 50 usulan.

Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim disebut hanya berencana mengakomodasi 23 usulan hasil pengerucutan yang difokuskan pada empat prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Belakangan, muncul pula isu terbaru yang menyebutkan bankeu tersebut bahkan akan ditiadakan.

Menanggapi isu tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menanggapi isu yang berkembang terkait berharap kabar tersebut tidak benar dan meminta agar dukungan provinsi tetap diberikan, meskipun dalam jumlah yang menyesuaikan kondisi fiskal.

Orang nomor satu di Kota Samarinda itu mengaku memahami apabila kondisi keuangan daerah mengalami penurunan, namun menurutnya bantuan keuangan dari provinsi sebaiknya tidak dihapuskan sepenuhnya.

“Kami juga bisa memahami keadaan Pemerintah Provinsi, tapi kami mohon dan sarankan kepada Pemerintah Provinsi, termasuk kepada DPRD Provinsi, janganlah kosong sama sekali,” ujarnya saat ditemui awak media usai Rapat Paripurna di DPRD Samarinda, Senin (30/4/2026).

Untuk diketahui, tren bankeu yang diterima Kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi.

Pada 2023, nilai bankeu tercatat sebesar Rp354 miliar, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp588 miliar pada 2024.

Memasuki 2025, Kota Samarinda menerima bankeu sebesar Rp575 miliar.