Lanjut, menurut Purwadi, adanya pemangkasan TKD per tahun depan dipastikan dampaknya akan sangat terasa bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota di Kaltim. 

Purwadi menilai kondisi ini harus segera diantisipasi dengan penetapan skala prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, fokus utama tetap harus diarahkan pada kebutuhan pokok masyarakat.

Untuk mengurangi tekanan akibat berkurangnya TKD, Purwadi merekomendasikan sejumlah langkah penghematan bagi pemerintah daerah.

Beberapa strategi yang ia usulkan antara lain:

• Moratorium perjalanan dinas ke luar negeri dan luar daerah selama 5 tahun.
• Pengurangan pembelian kendaraan dinas baru agar tidak membebani APBD.
• Pembatasan penggunaan mobil plat merah hanya untuk kepentingan operasional kantor.

"Para pejabat publik harus memberikan contoh dalam efisiensi anggaran," tegas Purwadi.

Ia juga menyarankan agar rapat-rapat yang tidak penting dikurangi dan diganti dengan aktivitas lapangan yang lebih menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Selain penghematan, Purwadi menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber keuangan alternatif di luar Dana Transfer Umum (DTU) yang jadi bagian dalam TKD.

Hal ini dinilai krusial agar pembangunan di Kaltim tetap berjalan meski dana transfer pusat mengalami penurunan.