ARUSBAWAH.CO - Program bantuan biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema GratisPol kembali mencuri perhatian publik.
Bukan karena kurang diminati, tetapi karena realisasinya jauh tertinggal dari target akibat mandeknya proses verifikasi perbankan.
Meskipun Pemprov Kaltim telah menyiapkan kuota 1.000 penerima, hingga akhir November baru sekitar 10 persen yang terealisasi.
Dari jumlah itu, hanya 100 pemohon yang berhasil lolos verifikasi bank dan maju ke tahap akad kredit.
Seluruhnya kini menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan.
“Dari seribu kuota, baru 100 yang masuk dan lolos akad kredit. Semuanya sedang menunggu proses SK,” ujar Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Minggu (30/11/25).
Ia menjelaskan, sejak awal GratisPol dibuat untuk menghapus seluruh biaya administrasi KPR, mulai dari appraisal, pengurusan dokumen, hingga legalitas agar MBR bisa mengakses rumah subsidi tanpa terbebani biaya awal.
Namun lambannya pengajuan dari pihak bank membuat implementasinya tidak sejalan dengan tingginya kebutuhan hunian di lapangan.
Saat ini, ada 40 berkas tambahan yang masih dievaluasi karena membutuhkan perbaikan data.
Sementara sebagian besar kuota tak terisi lantaran minimnya pengajuan dari bank dan kurangnya pendampingan kepada calon pemohon.
Fitrah menegaskan bahwa rendahnya serapan bukan karena anggaran yang kurang, melainkan karena banyak pemohon tidak bisa melanjutkan ke tahap akad kredit akibat verifikasi yang molor.
“Kalau pemohon tidak lolos akad kredit, otomatis tidak bisa menerima subsidi. Kami baru memproses setelah bank menyatakan mereka memenuhi syarat,” tegasnya.
Melihat kondisi ini, Pemprov Kaltim mendorong perbankan dan pengembang untuk lebih proaktif mendampingi masyarakat.
Pemerintah menilai kebutuhan rumah layak di Kaltim sangat tinggi, namun bantuan tak akan tepat sasaran jika proses administratif tersendat di awal.
Pemprov berharap percepatan verifikasi serta pendampingan yang lebih intens dapat memastikan kuota yang tersedia benar-benar terserap dan manfaat GratisPol bisa dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
(adv)
