ARUSBAWAH.CO -  Di tengah tergerusnya dana bagi hasil (DBH) hingga disebut mencapai Rp 7 triliun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mencari celah baru untuk menambal potensi kebocoran pendapatan daerah.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, ketergantungan pada pola lama sudah tidak cukup.

Orang nomor dua di Kaltim itu mendorong, pelaku usaha lokal naik kelas dan jangan lagi hanya bermain di hilir, tapi berani masuk ke hulu migas.

Pernyataan itu disampaikan Seno saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (10/2/2026).

Di hadapan perwakilan Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina Hulu, hingga pengusaha daerah, Seno bicara lugas soal kondisi fiskal Kaltim saat ini.

Seno menyebut DBH Kaltim terpotong dari berbagai sektor, mulai migas, batubara hingga sawit.

Kata Seno angka pemotongan DBH ke Kaltim tak lah kecil.

Menurutnya, kondisi itu memaksa pemerintah daerah memutar otak untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), bukan sekadar menunggu transfer dana dari pusat.

Seno Aji Dorong Pengusaha Lokal Masuk Hulu Migas dan Kelola Sumur Tua

Solusi yang ia tawarkan bukan tanpa risiko, yaitu masuk ke sektor hulu migas, khususnya pengelolaan sumur tua dan sumur yang tak lagi berproduksi.

“Kalau downstream sudah biasa,” kata Seno, merujuk peluang usaha seperti agen LPG 3 kilogram, pangkalan hingga transportasi.

Kaltim kata Seno Aji, sudah lama jadi ladang pengusaha lokal.

Namun menurutnya, potensi besar justru ada di hulu yang selama ini jarang disentuh pelaku usaha migas di Kaltim.

Nada kritisnya terlihat saat menyinggung pola pikir instan sebagian pelaku usaha.

Ia mencontohkan hitung-hitungan sederhana yang kerap menyesatkan seperti produksi 100 barel per hari dikali harga minyak, lalu dianggap sebagai duit gampang.

“Duit gampang, kalau cuma mau saja tanpa tahu bagaimana mengelolanya, ya selesai,” ujarnya.

Menurut Seno, praktik di lapangan jauh lebih kompleks.

Risiko teknis bisa membuat sumur yang terlihat potensial justru tak menghasilkan.

Artinya, masuk ke hulu migas butuh kesiapan modal, SDM, teknologi, dan disiplin tata kelola, bukan sekadar semangat.

Target Lifting Nasional dan Harapan untuk Pendidikan Anak Kaltim

Seno Aji meminta forum sosialisasi ini tak berhenti sebagai acara seremonial.

Menurutnya, ini adalah temu bisnis yang mempertemukan pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah dengan industri hulu migas.

Peserta didorong belajar menyusun proposal dan permohonan kerja sama agar bisa masuk ke rantai pengelolaan sumur tua dan sumur tidak produktif, dengan pendampingan dan pengawasan dari SKK Migas, Kementerian ESDM, hingga entitas di bawah Pertamina Hulu seperti PHM dan PHSS.

Seno juga menegaskan, koperasi, BUMD dan perusahaan daerah jangan hanya jadi penonton di tanah sendiri.

Ia membayangkan porsi lebih besar bagi pelaku lokal dalam aktivitas migas yang selama ini didominasi korporasi besar.

Di sisi lain, ia mengaitkan langkah ini dengan kebutuhan nasional.

Ia menyebut lifting minyak Indonesia yang masih di kisaran 600 ribu barel per hari.

Dengan lebih banyak pelaku, termasuk dari daerah, ia optimistis produksi bisa terdongkrak menjadi 700–750 ribu barel per hari.

“Jadi tidak percuma kita ada RDMP di Balikpapan,” ujarnya, menyinggung proyek pengembangan kilang yang membutuhkan dukungan pasokan hulu yang kuat.

Seno menutup pernyataanya dengan mengaitkan peningkatan PAD pada agenda sosial, terutama pendidikan anak-anak Kaltim.

Ia menyebut alokasi sekitar Rp 1,6 triliun untuk membantu anak muda Kaltim menempuh pendidikan hingga S3.

Terakhir, Seno Aji menyampaikan pesan soal sektor migas bukan sekadar soal barel dan uang, tapi tentang masa depan generasi daerah.

“Peningkatan PAD ini bukan cuma soal angka, tapi untuk agenda sosial kita, terutama pendidikan anak-anak Kaltim. Kita siapkan sekitar Rp 1,6 triliun agar generasi muda bisa sekolah sampai S-3. Jadi migas itu bukan sekadar barel dan uang, tapi soal masa depan daerah ini,” demikian kata Seno Aji.

(wan)