ARUSBAWAH.CO -  Para pengemudi ojek online di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali bersuara lantang atas sikap aplikator Gojek dan Grab yang kembali tidak mematuhi kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi terkait penghapusan program promosi. 

Salah satu suara protes paling keras disampaikan Ivan Jaya, Ketua Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos), yang menyebut aplikator Grab dan Gojek telah mengingkari keputusan dari pemerintah.

Ivan mengungkapkan bawah Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bersama Dinas Perhubungan dan perwakilan kedua aplikator Grab dan Gojek telah sepakat untuk menghapus seluruh fitur promosi seperti promo hemat, slot, goceng dan double order pada layanan pengantaran makanan. 

Uji coba penghapusan itu telah dijalankan selama tiga bulan, dimulai Jumat, 11 Juli 2025 lalu.

Tarif Justru Turun, Driver Merugi Besar

Namun kenyataan di lapangan disebut Ivan berbanding terbalik. 

Alih-alih menghapus fitur-fitur tersebut, aplikator justru menurunkan tarif batas bawah (TBB) untuk layanan promosi menjadi Rp7.500. 

Padahal, dalam skema tarif reguler yang diminta oleh para pengemudi, batas bawah seharusnya di kisaran Rp8.800 untuk Gojek dan Rp8.400 untuk Grab.

“Kami jelas menolak penerapan TBB Rp7.500 untuk program slot dan double order ini. Harusnya bukan penyesuaian tarif, tapi penghapusan total fitur promo itu sesuai dengan keputusan rapat dengan Wagub,” tegas Ivan saat dihubungi wartawan Arusbawah.co, Jumat (11/7).

Aplikator Dituding Ambil Keputusan Sepihak

Ivan juga menyoroti pengambilan keputusan itu dibuat sepihak tanpa melibatkan perwakilan mitra driver yang bekerja di lapangan. 

Hal itu, menurutnya, membuka peluang bagi aplikator Grab dan Gojek untuk memberikan data yang tidak akurat kepada pemerintah, karena tidak ada ruang klarifikasi dari pihak yang bekerja langsung di lapangan.

“Seharusnya keputusan seperti ini melibatkan kami. Aplikator bisa saja menyampaikan data sepihak yang tidak sesuai kondisi riil. Padahal, instruksi Pak Wagub sangat tegas, kalau tidak patuh, silakan angkat kaki dari Kaltim atau ditutup kantor operasionalnya,” ujar Ivan.

Driver Minta Sanksi Tegas untuk Aplikator Grab dan Gojek

Ivan menegaskan bahwa para driver masih berpegang teguh pada janji Wakil Gubernur Seno Aji untuk menagih konsistensi sikap pemerintah. 

Ia meminta agar Pemprov Kaltim tidak membiarkan aplikator Grab dan Gojek mempermainkan martabat dan wibawa pemerintah daerah.

Protes itu tak hanya soal tarif, tapi juga tentang pelanggaran terhadap regulasi yang sudah dibuat. 

Ivan mengingatkan bahwa SK Gubernur Kaltim Nomor 500.11.8/14309/DISHUB tertanggal 21 September 2023 secara tegas memerintahkan penghapusan fitur layanan promosi oleh aplikator Gojek dan Grab. 

Namun hingga kini, fitur seperti promo hemat, slot, goceng, dan double order masih tetap dijalankan.

Fitur-fitur tersebut dianggap sangat merugikan mitra driver karena menekan tarif pengantaran menjadi sangat murah. 

Ivan menyebut para driver ojek online hanya mendapat pendapatan bersih sebesar Rp2.000 untuk satu kali pengantaran makanan.

“Kami bekerja keras, tapi penghasilan sangat minim karena adanya fitur-fitur promo yang terus dijalankan. Ini bukan persaingan sehat. Ini penindasan secara sistematis,” tegas Ivan.

Ia berharap, Pemprov Kaltim tidak sekadar mengeluarkan kebijakan, tapi berani menjatuhkan sanksi tegas kepada aplikator Grab dan Gojek yang telah melanggar. 

"Kami minta Pemprov Kaltim jangan cuma jago bikin kebijakan, tapi berani kasih sanksi tegas ke Grab dan Gojek yang jelas-jelas sudah melanggar," tutup Ivan.

(wan)