ARUSBAWAH.CO -   Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menggulirkan program Sekolah Rakyat, dan Kota Samarinda termasuk salah satu daerah yang dipersiapkan untuk implementasi perdana di tahun 2025.

Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap dapat menikmati pendidikan formal lengkap dengan fasilitas asrama.

DPRD Kota Samarinda pun menyambut positif langkah ini.

Wakil rakyat menilai program tersebut sejalan dengan upaya menciptakan akses pendidikan yang merata.

Namun, masih ada catatan penting yang perlu diperhatikan, terutama soal kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknis pelaksanaannya.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menilai masih banyak warga yang belum memahami konsep dan manfaat Sekolah Rakyat.

Minimnya sosialisasi disebut sebagai salah satu kendala yang dapat menghambat partisipasi.

“Masih ada orang tua yang ragu, bahkan ada anak-anak yang tidak bersedia tinggal di asrama karena kurang informasi. Ini tugas kita bersama untuk menjelaskan bahwa program ini baik untuk masa depan mereka,” ujarnya pada Rabu (25/6/2025).

Menurut Harminsyah, jika sosialisasi dilakukan lebih masif dan menyentuh langsung komunitas, program ini berpotensi menarik minat lebih banyak peserta dari kalangan prasejahtera.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti persoalan yang tak kalah penting, yaitu tingginya angka kekerasan terhadap anak.

Harminsyah menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tak bisa hanya dibebankan pada negara.

“Fondasi utama ada di keluarga. Orang tua perlu diberdayakan dan dibekali pemahaman agar mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak mereka,” jelasnya.

DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mendukung kebijakan-kebijakan sosial dan pendidikan agar benar-benar menjangkau kelompok rentan.

Tujuannya jelas: membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak Samarinda. (adv)