ARUSBAWAH.CO -  Hadirrnya Sekolah Rakyat (SR) di Kota Samarinda kembali menuai pro dan kontra.

Salah satu kritik tajam datang dari anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, yang menilai bahwa proyek ini perlu dikaji ulang secara mendalam.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat justru dapat menambah rumitnya tata kelola pendidikan di Indonesia yang selama ini sudah dipenuhi oleh banyak jenis institusi dan nomenklatur.

Ia mempertanyakan urgensi dari istilah “Sekolah Rakyat” itu sendiri.

"Semua sekolah pada dasarnya memang diperuntukkan bagi rakyat. Jadi kenapa harus ada pembeda lagi? Ini berpotensi menciptakan lapisan baru dalam sistem pendidikan yang seharusnya seragam dan inklusif," jelas Anhar, Kamis (19/6/2025).

Ia menyoroti bahwa jika kualitas sekolah-sekolah reguler bisa dijamin oleh pemerintah, maka masyarakat tidak perlu dipusingkan dengan adanya label sekolah unggulan atau sekolah rakyat.

Pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan, menurutnya, adalah kunci.

"Seharusnya semua sekolah itu unggulan, semua setara. Pemerintah punya tanggung jawab memastikan tak ada sekolah yang tertinggal," tegasnya. 

Lebih lanjut, Anhar juga menggarisbawahi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dinilainya tidak tepat sasaran.

Dengan status sebagai ibu kota provinsi dan anggaran APBD yang cukup besar, Samarinda dinilai tidak berada dalam kondisi darurat kemiskinan ekstrem.

"Kalau indikator kemiskinan ekstrem kita kecil, kenapa program ini dipusatkan di sini? Bukankah seharusnya diprioritaskan ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan?" ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa program ini melibatkan anggaran ratusan miliar rupiah, sehingga sangat penting untuk memastikan data yang digunakan sebagai dasar perencanaan benar-benar valid.

Tanpa kajian mendalam, Anhar khawatir proyek ini hanya akan menjadi simbolis tanpa menyentuh inti persoalan.

"Ini soal keadilan distribusi. Kalau tidak sesuai sasaran, sekolah ini malah bisa jadi kontraproduktif," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Anhar mendorong agar Samarinda bisa menjadi contoh kota dengan sistem pendidikan yang setara, tanpa pembedaan status dan kualitas antarsekolah.

"Kita harus menjadi acuan pendidikan nasional, bukan tempat untuk mencoba model-model baru yang justru memperlebar kesenjangan," tutupnya. (adv)