Ia menambahkan bahwa upaya pasif seperti menunggu kabar dari pusat bukan solusi. 

Apalagi, anggaran yang digunakan adalah APBN yang seharusnya bisa diakses jika syarat terpenuhi. 

"Kalau kita hanya menunggu, ya tidak bisa. Ini anggaran nasional. Pak Kadis harus jemput bola, koordinasi dengan Kemensos dan belajar dari daerah yang sudah berhasil," tegasnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan informal bagi anak-anak dari keluarga miskin. 

Setiap lokasi yang disetujui akan mendapatkan dana dari APBN untuk membangun dan mengelola fasilitas belajar.

Terkait belum disetujuinya usulan Berau, Syarifatul mengaku akan segera melakukan koordinasi ke pemerintah Kabupaten Berau. 

Ia mengatakan belum jelas apakah masalahnya terletak pada lahan, kelengkapan dokumen, atau faktor teknis lain. 

"Kami akan cek nanti. OPD mana yang bertanggung jawab, apakah Dinas Sosial atau OPD lain. Jangan sampai program ini tidak berjalan hanya karena miskomunikasi," ujarnya.