ARUSBAWAH.CO - Anggota Fraksi Golkar Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, memberikan pandangannya terkait program makan gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja DPRD Kaltim, Sarkowi menilai program ini harus berjalan secara terkoordinasi hingga ke tingkat daerah.

"Ini kan janji Presiden saat kampanye. Di Kaltim, sudah ada uji coba program makan gratis ini. Tapi menurut saya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting," ungkapnya pada, Selasa (24/12/2024).

Ia menegaskan kolaborasi antar-pemerintah diperlukan agar program ini benar-benar tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Sarkowi menjelaskan, alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang saat ini dipatok Rp10.000 per porsi, harus ditambah oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten.

"Misalnya pusat kasih Rp10.000, provinsi tambah Rp5.000 atau Rp7.000. Jadi, makanan yang diterima itu benar-benar bergizi, bukan asal gratis saja," tambahnya.

Ia khawatir jika tanpa tambahan dana, tujuan awal dari program ini tidak akan tercapai.

Lebih lanjut, Sarkowi menyoroti perbedaan harga kebutuhan di setiap daerah.

Ia mengapresiasi langkah Pj Gubernur Kaltim yang menetapkan alokasi Rp17.000 per porsi untuk wilayah Kaltim.

"Kalau Rp17.000 itu sudah cocok dengan kondisi Kaltim. Uji coba sebelumnya di beberapa sekolah menunjukkan hasil yang baik," ujarnya.

Namun, Sarkowi juga mengingatkan pentingnya penyelarasan dalam pelaksanaan program ini.

"Provinsi kan nggak punya wilayah sendiri, semuanya masuk ke kabupaten dan kota. Makanya perlu ada penyelarasan anggaran. Kalau nggak sinergi, nanti malah gizinya kurang," jelasnya.

Ia berharap seluruh pemerintah daerah bisa berkomitmen agar program ini tidak hanya tepat sasaran tetapi juga benar-benar memberikan dampak positif.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, terutama terkait efektivitas dan penyesuaian anggaran.

"Harga di setiap daerah beda-beda. Kalau di Kaltim Rp17.000 cocok, ya mungkin di Papua atau daerah lain harus disesuaikan lagi," jelas Sarkowi.

Ia optimis, dengan kolaborasi yang baik, program ini bisa menjadi solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Harapannya, DPRD Kaltim juga akan membahas alokasi anggaran ini lebih detail. Kalau memang Rp17.000 sudah oke, ya kita support. Tapi yang penting, program ini benar-benar bergizi, bukan sekadar nama makan gratis," pungkasnya. (wan)