ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah kepemimpinan Rudy Mas'ud dan Seno Aji membidik Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026.

Target itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Lalu, dari mana saja sumber PAD Rp10,75 triliun tersebut?

Pajak Daerah Jadi Tulang Punggung PAD

Dalam regulasi tersebut, PAD Kaltim 2026 direncanakan sebesar Rp10.753.535.391.163.

Komponen terbesarnya berasal dari Pajak Daerah yang ditargetkan mencapai Rp9.067.500.000.000 atau lebih dari 84 persen total PAD.

Artinya, keberhasilan pencapaian target sangat bergantung pada optimalisasi pajak, mulai dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, hingga pajak bahan bakar dan sektor lainnya yang menjadi kewenangan provinsi.

Jika realisasi pajak meleset, maka struktur PAD otomatis ikut tertekan.

Retribusi Daerah Tembus Rp1,12 Triliun

Sumber kedua berasal dari Retribusi Daerah yang direncanakan sebesar Rp1.126.375.315.643.

Retribusi ini mencakup berbagai layanan dan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Meski nilainya jauh di bawah pajak daerah, kontribusi retribusi tetap strategis karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Dividen BUMD dan Kekayaan Daerah Rp432 Miliar

Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp432.266.776.014.

Pos ini umumnya berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk dividen yang disetorkan ke kas daerah.

Besarnya kontribusi dari sektor ini menjadi indikator seberapa sehat dan produktif BUMD milik Pemprov Kaltim.

Jika kinerja BUMD meningkat, maka potensi dividen juga ikut terdongkrak.

Lain-lain PAD yang Sah Rp127 Miliar

Adapun Lain-lain PAD yang Sah direncanakan sebesar Rp127.393.299.506.

Kategori ini biasanya mencakup pendapatan bunga, jasa giro, hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan, hingga penerimaan lain yang diakui secara hukum.

Meski porsinya paling kecil, pos ini tetap menjadi pelengkap struktur pendapatan daerah.

Ujian Serius di Tengah Dinamika Ekonomi

Dengan struktur tersebut, terlihat jelas bahwa ketergantungan terbesar PAD Kaltim masih berada pada sektor pajak daerah.

Pertanyaannya, mampukah target Rp10,7 triliun tercapai di tengah dinamika ekonomi dan fluktuasi sektor unggulan daerah?

Rudy–Seno kini menghadapi ujian fiskal pertama mereka di 2026. Realisasi PAD bukan hanya soal angka, tetapi juga menjadi fondasi pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, hingga stabilitas APBD Kaltim secara keseluruhan. (pra)