ARUSBAWAH.CO - Sekitar 10 dari total 37 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) hingga awal November 2025 ini masih belum memiliki kepala definitif.
Semua posisi tersebut masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kondisi itu mulai menjadi perhatian karena dinilai menjadi salah satu faktor penghambat lambatnya serapan anggaran daerah menjelang akhir tahun.
Data terbaru dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 4 November 2025 menunjukkan bahwa realisasi belanja Pemprov Kaltim baru mencapai Rp11,9 triliun dari total APBD sebesar Rp20,9 triliun.
Artinya, masih ada sekitar Rp9 triliun atau 43 persen anggaran publik yang belum digunakan.
Secara persentase, penyerapan anggaran baru berada di angka 56,94 persen.
Padahal, waktu yang tersisa untuk menyelesaikan tahun anggaran hanya kurang dari dua bulan, dengan batas akhir penutupan pada 25 Desember 2025.
Keterbatasan Wewenang Plt Dinilai Hambat Serapan Anggaran
Secara hukum, ruang gerak seorang Plt memang sangat terbatas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat Plt tidak diperbolehkan mengambil keputusan strategis atau menandatangani kontrak besar yang berdampak jangka panjang.
Dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Plt tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, terutama yang berpotensi mengubah status hukum pada aspek kepegawaian, organisasi, dan alokasi anggaran.
Keterbatasan ini secara langsung berpengaruh pada kecepatan kerja birokrasi, termasuk dalam proses penyerapan anggaran di lingkungan Pemprov Kaltim.
Selain itu, banyak Plt di Kaltim yang merangkap jabatan, sehingga fokus dan efektivitas kerja menjadi terbagi.
Misalnya, RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda saat ini dipimpin oleh Indah Puspitasari sebagai direktur, sementara RSUD Abdul Wahab Sjahranie juga berada di bawah kepemimpinan orang yang sama sebagai Plt.
Masa jabatan Plt yang bersifat sementara juga menimbulkan ketidakpastian arah organisasi.
Situasi itu membuat sejumlah kebijakan penting cenderung tertunda karena menunggu adanya pejabat definitif yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis.
Rudy Mas’ud Pastikan Seleksi Terbuka untuk ASN Seluruh Indonesia
Mengenai itu, saat ditanya oleh redaksi Arusbawah.co soal apakah status Plt menjadi penghambat lambatnya serapan anggaran, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membantah anggapan tersebut.
Rudy Mas’ud menilai, kondisi itu tidak terlalu berpengaruh secara keseluruhan terhadap kinerja penyerapan anggaran.
“Eh secara overall tidak mempengaruhi ya karena baru saja beberapa yang pensiun tetapi segera akan masuk PLT-PLT-nya, termasuk beberapa yang akan melaksanakan mengisi OPD-OPD baik, selter maupun juga secara rolling di situ,” kata Rudy saat ditemui di kantor DPRD Kaltim pada Senin (3/11/2025) malam.
Orang nomor satu di Kaltim itu memastikan pemerintah tengah menyiapkan seleksi terbuka (selter) untuk mengisi posisi definitif di sejumlah perangkat daerah.
Saat ditanya apakah seleksi tersebut juga membuka ruang promosi bagi ASN dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa prosesnya bersifat terbuka dan kompetitif.
Menurutnya, seleksi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN internal Pemprov Kaltim, tetapi juga bisa diikuti oleh pegawai dari kabupaten/kota maupun dari provinsi lain di seluruh Indonesia.
“Banyak sekali kalau melaksanakan selter itu terbuka ya, tidak hanya untuk di internal saja. Selter itu artinya seleksi terbuka tidak hanya di internal saja di eksternal kabupaten kota maupun juga di provinsi-provinsi yang lainnya semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke situ sesuai dengan kompetensinya masing-masing,” ujarnya.
Meski begitu, Rudy belum bisa memastikan kapan proses penetapan pejabat definitif akan selesai.
“Sabar, tunggu waktu ya. Kita sementara ngejar masuk anggaran dan macam-macam. Kegiatan kita cukup padat dan cukup banyak. Tapi semuanya on progress. Karena kalau tidak ada Plt di setiap OPD maka akan mengganggu, terutama bagian berkaitan dengan penggajian-penggajian,” pungkasnya.
Daftar 10 OPD Kaltim yang Masih Dijabat Plt
Sebagai informasi, berikut 10 perangkat daerah yang masih dijabat PLT hingga awal November 2025 antara lain:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Pemuda dan Olahraga
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Perkebunan
5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
6. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
8. Asisten III Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim
9. RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda
10. RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
(wan)
