SAMARINDA, Arusbawah.co - Pengguna judi online kian marak dimasyarakat, bahkan penggunanya menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa. Fenomena ini membuktikan kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Legislator Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi mengingat bahwa orang tua punya peran penting menangani fenomena ini.
Menurutnya, Judi online merupakan situs yang berbahaya untuk dipergunakan oleh seluruh kalangan termasuk anak muda.
"Ya kita berharap dari pengawasan orang tua dulu, dari orang tua bagaimana mengawasi anak-anaknya yang ada di Rumah," harap Ketua Komisi I DPRD Kaltim belum lama ini.
Ragam perjudian dalam jaringan (daring) memang marak dipromosikan untuk menarik minat para penjudi, yang tergoda dengan iming-iming uang yang mudah didapatkan.
Salah satu jenis perjudian daring yang sedang populer saat ini adalah judi slot online. Jenis judi ini banyak diminati oleh berbagai kalangan, termasuk remaja yang masih menimba ilmu di perguruan tinggi, seperti yang terjadi dikalangan mahasiswa.
Sejak tahun 2018—2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sekitar 499,645 konten perjudian diberbagai platform digital. Namun, upaya untuk memberantas judi online di Indonesia sangat sulit sebab situs atau aplikasi perjudian online terus muncul dengan nama yang berbeda, meskipun aksesnya sudah diblokir.
Reza mengakui bahwa Pemerintah yang dengan terang-terangan memberantas judi online perlu mewaspadai pengguna situs tersebut. Pasalnya user situs terlarang itu telah membeludak. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengantisipasi bertambahnya pengguna.
"Memang kita tidak bisa membatasi hal-hal yang begini, karena sudah marak begini, ungkapnya. Tentunya inikan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah serta juga dengan aparat hukum,"ungkapnya.
"Kita berharap juga dari pemerintah sendiri bisa mematikan akun-akun tersebut, termasuk juga dengan mencari siapapun yang menjadi sumber daripada sibernya," imbuhnya.
Menurut Reza Fachlevi, Diskomino telah menetapkan regulasi untuk membekukan akun judi online tersebut, namun respon dari regulasi tersebut masih menjadi wilayah kerja pemerintah yang serius atau tidak.
(Adv/DPRD Kaltim)
