ARUSBAWAH.CO -  Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga Juli 2026 baru mencapai 34,48 persen dari total anggaran sebesar Rp15,15 triliun.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan serapan belanja daerah baru berada di angka Rp5,22 triliun.

Menariknya, di tengah rendahnya realisasi belanja secara keseluruhan, Belanja Pegawai justru menjadi komponen dengan penyerapan terbesar.

Hingga Juli 2026, realisasi Belanja Pegawai telah mencapai Rp2,01 triliun atau 50,80 persen dari pagu sebesar Rp3,95 triliun.

Sebaliknya, Belanja Modal, yang umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan investasi pemerintah daerah, masih menjadi pos dengan serapan terendah.

Dari total anggaran Rp1,06 triliun, realisasi Belanja Modal baru mencapai Rp45,27 miliar atau 4,25 persen.

Total Belanja Baru Terealisasi 34,48 Persen

Berdasarkan data DJPK Kementerian Keuangan, total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 mencapai Rp15,152 triliun.

Sampai Juli 2026, realisasi belanja tercatat sebesar Rp5,224 triliun atau 34,48 persen.

Selain Belanja Pegawai, serapan pada kelompok Belanja Barang dan Jasa mencapai 31,37 persen, dengan realisasi Rp1,177 triliun dari anggaran Rp3,754 triliun.

Sementara kelompok Belanja Lainnya terealisasi 31,22 persen, atau sebesar Rp1,990 triliun dari total anggaran Rp6,377 triliun.

Belanja Modal Masih Sangat Rendah

Serapan Belanja Modal menjadi yang paling rendah dibandingkan kelompok belanja utama lainnya.

Dari pagu Rp1,063 triliun, realisasi baru Rp45,27 miliar atau 4,25 persen.

Rendahnya realisasi belanja modal umumnya berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tender, hingga progres fisik proyek yang baru berjalan pada semester kedua.

Belanja modal sendiri menjadi salah satu indikator penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur serta aset pemerintah daerah.

Belanja Bantuan Keuangan Belum Terealisasi

Data DJPK juga menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan (Bankeu) senilai Rp1,125 triliun masih belum terealisasi.

Hingga Juli 2026, realisasinya tercatat Rp0 atau 0 persen.

Selain Bankeu, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp33,94 miliar juga belum digunakan sama sekali.

Sementara itu, rincian realisasi pada komponen Belanja Lainnya meliputi:

• Belanja Bagi Hasil: Rp1,816 triliun atau 38,13 persen dari pagu Rp4,764 triliun.
• Belanja Hibah: Rp169,04 miliar atau 39,71 persen dari anggaran Rp425,66 miliar.
• Belanja Bantuan Sosial: Rp4,37 miliar atau 58,34 persen dari pagu Rp7,50 miliar.
• Belanja Subsidi: Rp670 juta atau 3,37 persen dari anggaran Rp20 miliar.

Serapan Belanja Masih Akan Bergerak

Realisasi APBD biasanya mengalami percepatan pada semester kedua, terutama setelah proses lelang proyek selesai dan pekerjaan fisik mulai berjalan.

Data DJPK Kementerian Keuangan per Juli 2026 tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi berubah seiring bertambahnya realisasi belanja pada bulan-bulan berikutnya.

Rincian Belanja Daerah Kaltim Per Juli 2026: 

1. Belanja PegawaiAnggaran: Rp3,957 triliun

• Realisasi: Rp2,010 triliun
• Persentase: 50,80%

2. Belanja Barang dan JasaAnggaran: Rp3,754 triliun

• Realisasi: Rp1,177 triliun
• Persentase: 31,37%

3. Belanja ModalAnggaran: Rp1,063 triliun

• Realisasi: Rp45,27 miliar
• Persentase: 4,25%

4. Belanja LainnyaAnggaran: Rp6,377 triliun

• Realisasi: Rp1,990 triliun
• Persentase: 31,22%
  Baca juga:

  • Hibah KONI Kaltim 2022-2026: Pernah Rp175 Miliar Saat 2024 Kini Rp16,5 Miliar di 2026
  • LHP BPK 2025: Dinas Pariwisata, PUPR-PERA hingga Disdikbud Kaltim Diminta Kembalikan Uang Ke Kas Daerah
  • Tak Ada Bantuan Keuangan untuk 10 Kabupaten/Kota di APBD-P 2026
  • Utang Pemkot Samarinda Rp 400 Miliaran Terbanyak ada di PUPR, Berapa Sudah Lunas?
  • Pendapatan APBN Kaltim Rp8,91 Triliun, Belanja Infrastruktur IKN Sudah Rp3,16 Triliun

  ×

   

Sumber Data: DJPK Kementerian Keuangan (pra)