Serapan Belanja Modal menjadi yang paling rendah dibandingkan kelompok belanja utama lainnya.

Dari pagu Rp1,063 triliun, realisasi baru Rp45,27 miliar atau 4,25 persen.

Rendahnya realisasi belanja modal umumnya berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tender, hingga progres fisik proyek yang baru berjalan pada semester kedua.

Belanja modal sendiri menjadi salah satu indikator penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur serta aset pemerintah daerah.

Belanja Bantuan Keuangan Belum Terealisasi

Data DJPK juga menunjukkan Belanja Bantuan Keuangan (Bankeu) senilai Rp1,125 triliun masih belum terealisasi.

Hingga Juli 2026, realisasinya tercatat Rp0 atau 0 persen.

Selain Bankeu, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp33,94 miliar juga belum digunakan sama sekali.

Sementara itu, rincian realisasi pada komponen Belanja Lainnya meliputi:

• Belanja Bagi Hasil: Rp1,816 triliun atau 38,13 persen dari pagu Rp4,764 triliun.
• Belanja Hibah: Rp169,04 miliar atau 39,71 persen dari anggaran Rp425,66 miliar.
• Belanja Bantuan Sosial: Rp4,37 miliar atau 58,34 persen dari pagu Rp7,50 miliar.
• Belanja Subsidi: Rp670 juta atau 3,37 persen dari anggaran Rp20 miliar.

Serapan Belanja Masih Akan Bergerak

Realisasi APBD biasanya mengalami percepatan pada semester kedua, terutama setelah proses lelang proyek selesai dan pekerjaan fisik mulai berjalan.