ARUSBAWAH.CO - Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera mengambil alih pengelolaan Royal Suite Hotel dari tangan pihak ketiga, PT Timur Borneo Indonesia (TBI), yang dinilai telah gagal menjalankan komitmen kerja sama.
Menurut Hasanuddin, alih-alih memberi manfaat, pengelolaan oleh PT TBI justru menyebabkan kerugian besar bagi daerah dan melenceng dari kesepakatan awal.
“Setiap tahun seharusnya ada kontribusi tetap lebih dari Rp600 juta untuk daerah. Nyatanya, hingga kini belum pernah direalisasikan. Bahkan pembagian keuntungan dua persen pun nihil,” ungkap Hasanuddin, Rabu (28/5/25).
Tak hanya mangkir dari kewajiban finansial, PT TBI juga disebut bertindak sepihak dengan merombak struktur manajemen hotel sejak 2022 tanpa restu persetujuan pemerintah provinsi, sebuah pelanggaran serius terhadap perjanjian kerja sama.
Hasanuddin bahkan menyoroti penyalahgunaan fungsi fasilitas hotel.
Beberapa ruang, yang semestinya menunjang pariwisata dan layanan publik, justru disulap menjadi tempat hiburan malam, seperti cafe dan karaoke.
Menurutnya, hal ini mencoreng wajah aset daerah dan mengaburkan misi awal pembangunan hotel tersebut.
Padahal, kerja sama antara Pemprov Kaltim dan PT TBI diteken untuk jangka waktu 30 tahun sejak 2016, dengan kewajiban menyetor kontribusi tetap Rp618 juta per tahun, meningkat lima persen setiap tahunnya.
Namun dari hasil audit dan penelusuran DPRD Kaltim, kontribusi hanya masuk di tahun pertama, dan setelah itu tidak ada lagi pemasukan bagi kas daerah.
“Ini jelas merugikan. Aset daerah yang mestinya jadi sumber pendapatan, justru mangkrak dan disalahgunakan,” tegas Hasanuddin, politisi Partai Golkar itu.
Demi menyelamatkan aset tersebut, DPRD Kaltim menilai perlu langkah cepat dan tegas.
Hasanuddin memastikan pihaknya akan mendorong percepatan penyusunan regulasi agar pengelolaan Royal Suite Hotel dapat sepenuhnya kembali ke tangan pemerintah daerah.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Gubernur dan jajaran Pemprov untuk mengembalikan kendali atas aset ini. Tidak bisa dibiarkan terus dalam kondisi merugi seperti ini,” pungkasnya. (adv)
