Arus Terkini

Proyek Tugu Pemprov Kaltim Jadi yang Paling Mahal, APH Diharapkan Turun Lakukan Pemeriksaan

Jumat, 24 Januari 2025 12:0

Tugu Pesut yang dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) itu menelan biaya Rp 1,8 miliar/ Foto: suara.com

ARUSBAWAH.CO - Sejumlah proyek tugu daerah terus mendapat sorotan.

Selain Tugu Pesut Samarinda di simpang empat Mal Lembuswana, Tugu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) di simpang tiga Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang, perhatian juga tak lepas untuk Tugu Pesut yang ada di kawasan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

Dari tiga tugu yang dikerjakan pemerintah itu, diketahui kalau proyek Tugu Pesut menjadi yang termahal dari ketiganya.

Tugu Pesut yang dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) itu menelan biaya Rp 1,8 miliar.

Sementara, Tugu Pesut Samarinda senilai Rp 1,1 miliar. Dan Tugu PKK Bontang bernilai Rp 800 juta.

Selain dari segi anggaran, Tugu Pesut Pemprov Kaltim juga jauh dari kampanye ramah lingkungan.

Sebab material yang digunakan plat galvanis alias perpaduan antara besi dan seng yang tentunya akan memantulkan panas matahari dan menambah efek rumah kaca.

Sedang Tugu PKK di Bontang juga tak jauh berbeda. Meski menggelontorkan anggaran terkecil, namun proyek ini menuai kritik karena dianggap tidak sesuai dengan desain yang sebelumnya dirilis pemerintah.

Detail patung Burung Kuntul Perak, ikon utama tugu setinggi 14 meter ini, dinilai belum sempurna. Bagian sayap burung masih terlihat rangka besi, sehingga mengurangi estetika keseluruhan.

Sedangkan Tugu Pesut yang kerjakan Pemkot Samarinda menjadi yang paling unggul. Sebab penggunaan material yang ramah lingkungan, dengan penggunaan bahan baku utama HDPE daur ulang dari sampah tutup botol, tugu ini menjadi simbol komitmen Kota Samarinda dalam mengelola sampah dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus.

Perancang tugu dari CV Evolution Vergian Septiandy mengungkapkan bahwa pemilihan bahan daur ulang ini memiliki makna yang mendalam.

Lantaran pihaknya ingin memicu diskusi publik tentang masalah lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah plastik.

“Selama ini belum banyak karya seni publik di Samarinda yang mengangkat isu lingkungan secara eksplisit,” ucapnya.

Selain itu, dijelaskannya juga kalau pemakaian dari Tugu Pesut ini menjadi bentuk nyata untuk menuju penggunaan material ramah lingkungan.

Dia berharap, masyarakat juga bisa melihat, bahwa bangunan ini bukan hanya sekadar landmark, tetapi bagaimana kepedulian tentang sampah bisa dibangkitkan dan menjadi gerakan baru untuk mengurangi sampah.

“Ini tentang permasalahan persampahan kota. Bagaimana meneglola sampah yang tidak bisa hanya dari pemerintah, tapi perlu dukungan Masyarakat untuk mengurangi sampah, khususnya plastik, yang mana diketahui butuh lebih dari 400 tahun plastic bisa hancur,” pungkasnya.

Sementara terkait Tugu PKK Bontang yang banyak dikritik masyarakat juga menuai sorotan tajam dari Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Pertama kata dia, detail patung Burung Kuntul Perak, dinilai belum sempurna.

Kemudian pada bagian sayap burung masih terlihat rangka besi, sehingga mengurangi estetika dan jauh dari sempurna. Apalagi, hasil akhir Tugu tidak sesuai dengan sketsa gambar yang dirilis pemerintah Kota Bontang sebelumnya.

“Wajar ribut di media, finishingnya tidak sesuai harapan. Ini disayangkan kalau dikatakan sudah rampung, karena hasilnya masih jauh dari sempurna. Lihat saja catnya belang-belang,” ujarnya belum lama ini.

Menurutnya, proyek tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan dari dinas terkait.

“Yang menjadi sorotan saya adalah perencanaan, manfaat pembangunan, dan pengadaan barang yang tidak direncanakan dengan matang. Sehingga manfaatnya tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Sedangkan pihak Pemprov Kaltim masih belum memberikan tanggapannya.

Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda dan Rahmat Hidayat selaku Kepala Bidang Cipta Karya tidak memberikan respon saat dihubungi awak media melalui telepon selulernya.

Sekelumit persoalan tugu di setiap daerah ini tentu diharapkan mendapat perhatian dari Aparar Penegak Hukum (APH). Baik dari jajaran Polda Kaltim maupun Kejaksaan Tinggi Kaltim yang diharap bisa turun tangan untuk mengusut sejumlah kontroversi dari pembangunan tugu yang dikerjakan secara asal-asalan, penggunaan anggaran yang besar, hingga tak mengindahkan penggunaan material ramah lingkungan. (*)

Tag

MORE