ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025, yang merevisi ketentuan lamanya di Permen 37/2016 terkait hak partisipasi daerah dalam blok migas.

Aturan baru ini membawa penyempurnaan signifikan — terutama soal siapa yang bisa memegang “PI 10%”, bagaimana mekanisme penawaran, dan pembagian saham antar daerah. 

Inti dari PI 10%: Hak Daerah atas Migas di Wilayahnya

Participating Interest (PI) 10% adalah bagian maksimal 10% dari kontrak kerja sama (KKKS) di wilayah kerja migas yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada badan usaha milik daerah (BUMD) atau BUMN. 

Dengan PI 10%, daerah memiliki akses langsung terhadap keuntungan dari eksplorasi dan produksi minyak & gas — bukan cuma “penonton”. 

Apa yang Berubah di Permen 1/2025? Berikut Pasal-Pasalnya

Berikut beberapa ketentuan baru & disempurnakan dalam Permen 1/2025:

• Pasal 1 — Definisi diperbarui: PI 10% tetap dimaksudkan sebagai hak partisipasi maksimal 10% pada kontrak kerja sama WK migas. 
• Pasal 3 — Bentuk BUMD yang bisa menerima PI 10% diperjelas: bisa berupa perusahaan umum daerah (Perumda) 100% milik daerah, atau perseroan daerah dengan minimal 99% saham milik pemda (sisanya tetap terafiliasi pemda). 
• Penambahan entitas baru: “Anak Perusahaan BUMD” — artinya daerah bisa menunjuk anak perusahaan khusus yang kelola PI 10% jika dibutuhkan. 
• Pasal 5 & 6 — Mekanisme pembagian saham ketika reservoir migas melintasi lebih dari satu kabupaten/kota — pembagian disesuaikan proporsional berdasarkan pelamparan reservoir, dan pemprov / pemda bersama menetapkan pembagian. 
• Pasal 9 — Kontraktor wajib menyampaikan penawaran tertulis PI 10% ke BUMD dalam waktu maksimal 60 hari setelah permintaan dari SKK Migas. BUMD yang tertarik harus menyatakan minat dalam 60 hari, lalu bisa melakukan due diligence (uji tuntas) dalam 180 hari. 
• Pasal 12 & 15 — Skema pendanaan dan pengembalian: biaya untuk keikutsertaan (equity/PI) tetap ditanggung dulu oleh kontraktor; BUMD mengembalikannya dari bagian hasil produksi tanpa bunga saat produksi berjalan. Persetujuan pengalihan PI tetap harus disetujui Menteri ESDM atas pertimbangan SKK Migas. 
• Pasal 19 & tambahan Pasal 19A — Pemerintah daerah harus mendukung kelancaran perizinan bagi KKKS serta penyelesaian masalah di wilayahnya; jika tidak memenuhi ketentuan, Pemerintah bisa memberikan teguran, menangguhkan atau membekukan hak PI, bahkan mencabutnya. 

Tujuan Revisi: Lebih Adil, Terstruktur & Transparan

Adanya revisi ini bertujuan agar hak dan keuntungan bagi daerah penghasil migas bisa terealisasi secara lebih optimal — sekaligus menjaga daya tarik investasi sektor migas. Ekonomi Bisnis+1

Dengan kejelasan bentuk BUMD dan mekanisme penawaran, daerah tidak lagi hanya jadi penonton — tapi punya peluang konkret untuk ikut menikmati hasil sumber daya alam di wilayahnya. 

Kenapa Ini Penting bagi Daerah (termasuk Kalimantan Timur)?

• Dengan PI 10%, potensi pendapatan daerah bisa meningkat signifikan. 
• Struktur baru memungkinkan fleksibilitas: melalui Perumda atau Anak Usaha BUMD, sesuai kebutuhan dan struktur daerah masing-masing.
• Mekanisme transparan & tertulis — kontraktor wajib tawarkan, dan ada durasi jelas untuk respons BUMD — diharapkan mengurangi konflik dan klaim sepihak.
• Regulasi mengikat: jika daerah tidak mendukung izin/perizinan, PI bisa dibekukan — ini memberi insentif bagi pemerintah daerah agar pro-aktif mendukung kegiatan hulu migas.

(pra)