Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan yang masuk berasal dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota.

Karena itu, pengurangan secara drastis berpotensi menghilangkan banyak kebutuhan riil warga.

“Yang dimasukkan itu kan hasil reses. Kita setahun tiga kali reses. Belum lagi kegiatan lain, masyarakat banyak menyampaikan permintaan langsung,” ujarnya.

Menurutnya, pokir bukan sekadar program anggota DPRD, melainkan bentuk konkret permintaan masyarakat yang disampaikan secara langsung dalam berbagai forum.

“Karena ini kan dari permintaan warga, bukan dari permintaan anggota dewan,” tegas Yenni Eviliana.

Minta Program Pemprov Selaras dengan Aspirasi Reses

Yenni juga berharap program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses anggota dewan.

Menurutnya, kedua hal tersebut seharusnya saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

“Karena tidak mungkin permintaan warga yang nyata-nyata juga warganya Pak Gubernur, tidak diakomodir kan permintaannya,” ujar Yenni Eviliana.

Ia menambahkan, pemerintah daerah memang memiliki sejumlah program prioritas, namun hasil reses DPRD juga membawa kebutuhan riil masyarakat yang perlu dipertimbangkan.

“Pemprov memang punya 4 program prioritas, tapi kita juga reses itu punya program, punya permintaan tersendiri dari warga. Nah makanya kalau bisa ini saling berkaitan, saling bersinambungan antara program Pemprov dan dari hasil resesnya teman-teman,” katanya.