ARUSBAWAH.CO - Pengelolaan hutan desa di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Penjabat Gubernur, Akmal Malik, menyoroti pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum formal dalam upaya pelestarian hutan desa.

Menurut Akmal Malik, kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi alam dan masyarakat.

Menghargai nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum adat dan menggabungkannya dengan sistem hukum dapat menjadi hal positif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam pengelolaan hutan desa, sinergi antara kedua sistem hukum ini dinilai sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan.

“Kita harus menghormati hukum adat, tetapi juga mengharmonisasikannya dengan hukum formal. Kedua hukum ini harus bersinergi, karena keduanya sama-sama melindungi alam dan masyarakat,” ungkap Akmal sapaan akrabnya.