ARUSBAWAH.CO - Tak hanya pihak Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Widyagama Mahakam (UWGM) Samarinda yang mengeluhkan belum cairnya anggaran bantuan pendidikan Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Kini keluhan serupa juga datang dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani).
Pemprov Kaltim juga ternyata menjanjikan dana program Gratispol untuk pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) jenjang D3, D4, S1 hingga S3 akan ditransfer sejak Agustus 2025.
Namun hingga 31 Oktober 2025, belum ada satu pun dari 52 kampus di Kaltim termasuk Politani yang menerima pencairan tersebut.
Dampak Serius bagi Kampus Negeri Berstatus Satker
Bagi kampus negeri seperti Politani yang berstatus satuan kerja (satker), keterlambatan ini bukan sekadar soal administratif.
Dana yang cair di akhir tahun berpotensi tak bisa digunakan sama sekali, karena sistem keuangan satker mewajibkan seluruh anggaran diserap sebelum tahun anggaran berakhir.
Husmul Beze, Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Kerja Sama Politani Samarinda, mengaku kampusnya kini juga berada dalam posisi sulit, akibat lambatnya pencairan dana Gratispol.
Ia menyebut, pembelajaran dan kegiatan akademik masih tetap berjalan, namun sudah banyak kegiatan yang tertunda karena dana Gratispol belum cair.
“Dijanjikan mulai Agustus, terakhir Oktober. Tapi ini sudah tanggal 31 Oktober, belum juga ada kabar. Di pertengahan tahun kemarin kami masih bisa napaslah. Tapi pembelajaran ini kan perlu pembiayaan. Kami di Politani berupaya mempertahankan standar akademik dan nonakademik, meski efisiensi sudah kami lakukan sejak awal tahun,” kata Husmul saat dihubungi wartawan Arusbawah.co, Jumat (31/10/2025).
Banyak Kegiatan Akademik Terhenti
Ia mengakui, kampus kini dalam kondisi bertahan napas.
Walaupun, kata dia, kegiatan akademik prioritas tetap dijalankan, sejumlah program penelitian dan pengabdian masyarakat terpaksa di hold karena tidak ada dana operasional tambahan.
“Kalau ini enggak cair sampai akhir tahun, anggarannya enggak bisa digunakan lagi. Karena kami satker, bukan BLU seperti Unmul. Kalau Unmul, meski cair di Desember masih bisa digeser ke tahun depan. Kami enggak bisa, anggarannya balik ke negara. Itu yang repot,” jelasnya.
Menurut Husmul, situasi ini sudah mengganggu aktivitas akademik di Politani.
Kegiatan pengajaran, penelitian dosen, hingga program pengabdian masyarakat banyak yang terpaksa dipangkas atau ditunda.
“Tri dharma perguruan tinggi kan harus dijalankan semuanya. Tapi karena anggaran tersendat, ya kami harus bikin prioritas. Pengajaran jalan terus, tapi penelitian dan pengabdian masyarakat jadi berkurang. Dampaknya jelas, ke mahasiswa dan ke dosen kami juga,” ungkapnya.
Gratispol Berdampak ke PNBP Kampus
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa dana Gratispol sejatinya menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, yang juga masuk dalam komponen PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Karena belum ada transfer dari Pemprov, otomatis sebagian alokasi PNBP untuk kegiatan akademik tidak bisa dijalankan sesuai rencana.
“Gratispol ini kan yang ditanggung UKT-nya. Nah UKT bermuara di PNBP, sementara PNBP itu salah satu sumber pembiayaan kegiatan kampus. Jadi otomatis banyak kegiatan yang enggak bisa jalan, karena sumber dananya belum ada,” kata Husmul.
Meski tak menyebut angka pasti, ia menyebut proporsi dana Gratispol terhadap PNBP Politani cukup besar.
“Lumayan juga porsinya, tapi angka pastinya bukan di saya yang pegang,” ujarnya singkat.
Harapan agar Pemprov Segera Bertindak
Politani, lanjut Husmul, masih berusaha bertahan dengan sisa dana internal yang ada.
Namun, ruang gerak mereka kian terbatas.
“Kami masih bertahan, tapi ya defensif. Kalau dibilang megap-megap ya enggak juga, tapi jelas kami kesulitan. Kami berharap Pemprov Kaltim segera mencarikan solusi. Karena ini menyangkut kualitas layanan pendidikan,” tuturnya.
Keterlambatan pencairan ini, menurutnya, perlu jadi bahan evaluasi Pemprov Kaltim.
Terutama karena karakter keuangan antar kampus di Kaltim berbeda-beda ada yang BLU, ada yang satker.
“Pemprov harus paham karakter kampus binaannya. Kalau dicairkan akhir tahun, kampus BLU masih bisa bertahan. Tapi kami satker, kalau sudah lewat November, uangnya enggak bisa dipakai. Balik ke kas negara. Itu kan mubazir,” tegasnya.
Husmul berharap, Pemprov Kaltim tak hanya fokus pada pengumuman mahasiswa penerima Gratispol, tapi juga segera menyalurkan dananya agar operasional kampus tak lumpuh.
“Pendidikan ini kan soal masa depan anak-anak Kaltim. Kami berharap ada solusi cepat. Jangan sampai niat baik membantu mahasiswa justru bikin kampus megap-megap,” pungkasnya.
Hingga kini, Politani pun belum mendapat informasi pasti kapan dana Gratispol akan ditransfer ke rekening kampus penerima.
(wan)
