ARUSBAWAH.CO -  Infrastruktur lingkungan masih menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Kota Samarinda.

Mulai dari jalan lingkungan yang rusak, gang permukiman, hingga fasilitas dasar lainnya mendominasi aspirasi warga yang dihimpun DPRD selama pelaksanaan reses Masa Persidangan II Tahun 2026.

Hasil serap aspirasi tersebut kini menjadi salah satu pijakan DPRD dalam menyusun rekomendasi pembangunan sekaligus menentukan usulan program prioritas yang akan dibahas bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada penyusunan anggaran mendatang.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan seluruh hasil reses telah dipaparkan dalam rapat paripurna internal DPRD yang khusus membahas laporan dari masing-masing daerah pemilihan (dapil).

"Rapat kedua ini paripurna internal saja, membahas hasil reses dan aspirasi-aspirasi dari masing-masing dapil," ujarnya.

Perbaikan Infrastruktur Lingkungan Paling Banyak Diusulkan

Menurut Viktor, setiap dapil memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda sesuai karakteristik wilayahnya.

Meski demikian, usulan terkait infrastruktur dasar tetap menjadi permintaan yang paling dominan hampir di seluruh wilayah.

Perbaikan jalan lingkungan, peningkatan kualitas gang, hingga akses permukiman menjadi kebutuhan yang paling sering disampaikan masyarakat saat anggota dewan turun langsung menyerap aspirasi.

"Kalau dari hasil reses, masing-masing dapil punya prioritasnya sendiri. Tetapi yang paling banyak itu berkaitan dengan fisik, seperti perbaikan gang dan jalan. Itu yang paling dominan," katanya.

Ia menilai kebutuhan tersebut akan menjadi perhatian DPRD saat membahas arah kebijakan pembangunan bersama pemerintah daerah.

DPRD Mulai Pelajari LHP BPK

Selain merampungkan pembahasan hasil reses, DPRD Samarinda juga mulai menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima dalam bentuk dokumen digital.

Viktor mengatakan seluruh isi laporan akan dipelajari secara menyeluruh sebelum DPRD menyampaikan pandangan, masukan, maupun rekomendasi kepada Pemerintah Kota Samarinda.

"Nanti kita akan koreksi dan memberikan pendapat serta solusi kepada Kota Samarinda terkait hasil pemeriksaan dari BPK. Softcopy-nya akan kita pelajari terlebih dahulu," jelasnya.

Aspirasi Warga Akan Diselaraskan dengan Program Pemkot

Di sisi lain, DPRD masih melanjutkan rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelaraskan hasil reses dengan rencana kerja pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan agar berbagai usulan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan hasil reses, tetapi dapat diakomodasi dalam program pembangunan sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

Melalui proses pembahasan tersebut, DPRD berharap kebutuhan dasar masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur lingkungan, dapat direalisasikan secara bertahap sehingga memberikan manfaat langsung bagi warga Kota Samarinda.

(adv)