ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan anggaran jumbo untuk belanja modal tahun 2026.

Dalam regulasi turunan APBD yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026., total belanja modal ditetapkan sebesar Rp1.063.955.823.494,60 atau sekitar Rp1,06 triliun.

Angka ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan fisik dan penguatan aset daerah tahun berjalan.

Infrastruktur Serap Porsi Terbesar

Dari total Rp1,06 triliun tersebut, alokasi terbesar mengalir ke sektor jalan, jaringan, dan irigasi.

Nilainya mencapai Rp470.391.035.524 atau hampir setengah dari total belanja modal.

Besarnya anggaran ini menunjukkan fokus Pemprov Kaltim pada penguatan infrastruktur dasar, termasuk konektivitas antarwilayah dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Di posisi kedua, belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp352.663.230.335.

Pos ini umumnya mencakup pengadaan kendaraan dinas, alat berat, perangkat teknologi, hingga sarana penunjang pelayanan publik.

Sementara itu, belanja modal gedung dan bangunan dipatok sebesar Rp211.855.732.500,60.

Anggaran ini berpotensi digunakan untuk pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas pemerintahan dan layanan publik.

Rincian Lengkap Belanja Modal Kaltim 2026

Berikut rincian lengkap pembagian belanja modal Pemprov Kaltim tahun anggaran 2026:

• Belanja modal tanah: Rp1.344.663.500
• Belanja modal peralatan dan mesin: Rp352.663.230.335
• Belanja modal gedung dan bangunan: Rp211.855.732.500,60
• Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: Rp470.391.035.524
• Belanja modal aset tetap lainnya: Rp22.651.162.741
• Belanja modal aset lainnya: Rp5.049.998.894

Jika ditotal, keseluruhan mencapai Rp1,06 triliun lebih.

Dorong Pertumbuhan dan Serapan Anggaran

Belanja modal menjadi indikator penting dalam melihat seberapa agresif pemerintah daerah membangun infrastruktur dan memperkuat aset jangka panjang.

Berbeda dengan belanja rutin, belanja modal berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah ekonomi.

Dengan dominasi sektor infrastruktur, arah kebijakan ini menunjukkan upaya Pemprov Kaltim menjaga stabilitas pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan realisasi anggaran berjalan optimal dan tepat sasaran sepanjang tahun anggaran 2026. (pra)