ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih proaktif, terstruktur, dan melibatkan masyarakat.
Keseriusan itu diwujudkan lewat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana se-Kaltim 2025, yang digelar Rabu (18/6/2025) di Ruang Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Rakornis yang digelar BPBD Kaltim ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana yang makin kompleks.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, membuka acara sekaligus memberikan arahan tentang penguatan mitigasi risiko kebencanaan.
Dalam sambutannya, Sri menekankan perlunya mengubah pola pikir bahwa tidak lagi menunggu bencana datang lalu sibuk menanganinya, melainkan berfokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan yang terencana.
Ia bahkan mendorong setiap kabupaten/kota menyusun kalender kebencanaan berbasis data historis, cuaca, dan kondisi wilayah.
Dengan begitu, strategi mitigasi bisa lebih presisi dan tepat sasaran.
“Kalau di Kaltim, bencana yang paling sering adalah banjir dan tanah longsor. Hampir semua daerah mengalaminya. Maka kita perlu data yang akurat untuk bisa mencegah dan mengantisipasi,” ujarnya.
Tak hanya soal strategi teknis, Sri juga menegaskan pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
Menurutnya, penanggulangan bencana bukan sekadar tugas BPBD Kaltim atau pemerintah provinsi, tapi tanggung jawab bersama termasuk swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan responsif.
“Tanpa koordinasi, upaya kita akan terpecah dan tidak efektif. Kita harus bergerak bersama, seirama,” tegasnya.
Rakornis ini dihadiri kepala BPBD kabupaten/kota se-Kaltim, sejumlah OPD, serta Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadhirah Seha Nur, yang hadir secara daring.
Nadhirah menekankan bahwa tantangan bencana ke depan semakin kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hingga urbanisasi yang tak terkendali. Karena itu, kebijakan pencegahan harus masuk dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Melalui forum ini, Pemprov Kaltim berharap lahir sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus mendorong program nyata di daerah, mulai dari edukasi publik, pelatihan kesiapsiagaan, hingga pemetaan wilayah rawan bencana.
Dengan langkah ini, Kaltim meneguhkan komitmennya untuk membangun daerah yang tidak hanya sigap menghadapi bencana, tapi juga tangguh, adaptif, dan partisipatif dalam meminimalkan risiko bagi masyarakat. (adv)
