ARUSBAWAH.CO - Rencana pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) di Kalimantan Timur kembali memicu reaksi keras dari berbagai pihak. 

Kekhawatiran muncul karena kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ruang gerak fiskal daerah yang selama ini menopang sejumlah layanan dasar. 

Bagi provinsi yang menjadi penyangga utama pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, DBH dipandang sebagai hak yang melekat, bukan sekadar penyesuaian anggaran.

Dalam situasi yang semakin sensitif itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah provinsi yang menolak wacana pemotongan. 

“Saya mendukung penuh sikap tegas Pemprov Kaltim dalam menolak rencana pemotongan DBH oleh pemerintah pusat, karena Kaltim memiliki hak jelas atas porsi DBH sesuai amanat regulasi,” tegasnya. 

Ia menilai bahwa pendekatan damai yang selama ini ditempuh daerah bukan berarti Kaltim siap menerima keputusan yang berdampak buruk bagi masyarakat.

Sugiyono menilai bahwa perubahan kebijakan fiskal yang menyangkut kesejahteraan warga menuntut kejelasan sikap dari semua pihak di daerah. 

“Jika kebijakan pemotongan DBH tetap dilanjutkan dampaknya akan signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah dan berpotensi melemahkan pelayanan publik,” ujarnya. 

Ia mengingatkan bahwa hubungan pusat-daerah harus berjalan seimbang, terutama ketika menyangkut hak yang telah diatur dalam regulasi.

Ia juga menyoroti perlunya ruang dialog publik ketika saluran formal tidak menghasilkan jawaban yang setara bagi kepentingan daerah. 

“Jika warga Kaltim mempertimbangkan aksi turun ke jalan suara tersebut tidak boleh diabaikan selama dalam koridor konstitusional,” tandasnya. 

Menurut Sugiyono, isu DBH tidak berhubungan dengan manuver politik apa pun, tetapi sepenuhnya mengenai kemampuan daerah menjaga keberlangsungan pembangunan dan layanan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurrahman KA, melihat tekanan fiskal pada 2026 sebagai masalah yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penyesuaian angka anggaran. 

Ia menilai bahwa kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kaltim tidak dapat terpenuhi jika kapasitas keuangan daerah tergerus. 

Situasi ketimpangan antarwilayah, menurutnya, masih cukup besar dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tegas.

Ia menekankan bahwa kondisi tersebut tampak nyata dalam berbagai indikator pelayanan publik. 

“Yakni kesenjangan layanan publik masih besar,” tegasnya. 

Menurut Abdurrahman, persoalan itu paling jelas terlihat di kawasan penyangga dan daerah-daerah yang berada cukup jauh dari sentra ekonomi, yang selama ini masih menunggu pemerataan pembangunan.

Abdurrahman juga mengingatkan bahwa agenda besar seperti penurunan stunting menuntut pembiayaan yang tidak kecil. 

Ia menilai bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai, mengingat stunting berkaitan dengan banyak aspek mendasar, mulai dari sanitasi hingga ketahanan pangan keluarga. 

Tanpa dukungan fiskal yang stabil, capaian pembangunan dasar akan sulit meningkat.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas, meskipun ada tekanan untuk melakukan penyesuaian anggaran. 

Ia menyebut akses jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta jaringan jembatan sebagai elemen penting yang menentukan mobilitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Tanpa dukungan memadai, ketimpangan antardaerah akan semakin melebar. (adv)