ARUSBAWAH.CO - Dalam upaya menangani organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyimpang, pemerintah pusat merancang pembentukan Satuan Tugas (Satgas). DPRD Kalimantan Timur menyatakan akan berperan aktif dalam mengawal langkah itu di tingkat provinsi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengutarakan hal ini setelah mengikuti Rapat Monitoring Penanganan Ormas yang Terafiliasi Premanisme, Minggu (11/5/2025).

Forum yang dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud, Forkopimda, kementerian, dan pimpinan ormas se-Kaltim itu menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Forum ini sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi di Kaltim. Ormas dibentuk untuk membangun masyarakat, bukan sebaliknya,” ungkap Sapto.

Menurutnya, DPRD siap mendukung sepenuhnya pembentukan Satgas oleh pemerintah pusat, dukungan itu diwujudkan melalui pemetaan langsung terhadap aktivitas ormas di wilayah Kalimantan Timur. 

Selain itu, Sapto bahwa pihaknya akan melakukan profiling terhadap ormas-ormas yang ada untuk menilai apakah keberadaan mereka bermanfaat bagi masyarakat atau justru menjadi sumber permasalahan, dan hasil kajian tersebut akan dikomunikasikan lebih lanjut.

Menurut Sapto, langkah hukum harus dijalankan secara tegas terhadap oknum menyimpang, mengingat peran aparat hukum tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga iklim investasi menjelang operasional Ibu Kota Nusantara. 

“Kalau tidak ditertibkan, iklim investasi bisa terganggu. Ini bukan hanya tanggung jawab Pemprov, tapi juga aparat penegak hukum. Harus ada tindakan hukum yang tegas,” jelasnya. (adv)