ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Rumah Layak Huni (RLH).
Program ini telah bergulir sejak 2022 sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, khususnya di sektor perumahan.
Capaian Pembangunan RLH 2022–2025
Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdaprov Kaltim, Irhamsyah, menyampaikan bahwa hingga pertengahan 2025, sebanyak 386 unit RLH sudah dibangun dan diserahkan kepada warga.
Selain itu, terdapat 86 unit tambahan yang masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai pada 2025.
“Kalau dihitung total dari 2022 hingga 2024, target kita sebenarnya mencapai 508 unit,” ujar Irhamsyah, Jumat (4/7/2025).
Didukung Dana CSR Perusahaan
Seluruh pembangunan RLH di Kaltim tidak menggunakan dana APBD, melainkan sepenuhnya dibiayai melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, terutama yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.
Menurut Irhamsyah, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseriusan perusahaan dalam menjalankan komitmen CSR mereka.
Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan koordinator.
“Kalau perusahaan betul-betul berkomitmen, kami siap membangun sebanyak mungkin. Ini bukti nyata bahwa CSR tidak hanya berhenti pada angka, tetapi bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Tantangan Pemerataan di Daerah Mahulu
Meski berjalan positif, distribusi pembangunan RLH belum merata di seluruh wilayah Kaltim. Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi daerah dengan pembangunan RLH paling sedikit karena belum ada perusahaan setempat yang menyalurkan CSR untuk program ini.
“Di Mahulu kondisinya sangat minim, sampai sekarang belum ada perusahaan yang berkontribusi, padahal masyarakat di sana juga sangat membutuhkan,” kata Irhamsyah.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemprov Kaltim mengalokasikan sebagian kuota dari daerah lain. Saat ini, lima unit RLH sedang dibangun di Mahulu.
Pemprov Kaltim menegaskan tidak ingin ada daerah yang tertinggal. Meski tanpa dukungan perusahaan lokal, pemerintah tetap berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Kami tetap berusaha agar seluruh masyarakat Kaltim, termasuk di wilayah minim dukungan CSR, bisa merasakan manfaat program ini,” tegas Irhamsyah. (adv)
