ARUSBAWAH.CO - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Ahkmed Reza Fachlevi, menekankan agar Pemprov Kaltim memberi perhatian lebih pada sektor infrastruktur.
Ketimpangan pembangunan dan buruknya kinerja birokrasi, menurutnya, menjadi penghambat utama bagi kemajuan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Benua Etam.
“Hal ini juga pernah saya sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, saat saya menjadi juru bicara Fraksi Gerindra, pada pandangan umum fraksi terhadap Nota Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029, Senin (2/6/2025) lalu,” ucap Reza, Rabu (11/6/2025).
Reza menyebut bahwa sekitar 80 persen aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur masih terkonsentrasi di lima wilayah utama.
Dengan kondisi tersebut, Reza menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang lebih cepat di kawasan-kawasan tertinggal seperti Mahakam Ulu.
“Pembangunan yang tidak merata hanya akan memperbesar kesenjangan antarwilayah. Jalan, jembatan, irigasi hingga sistem drainase perlu diperluas ke wilayah pinggiran demi membuka akses dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah,” katanya.
Reza juga mengingatkan bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara nyata, lengkap dengan peta jalan yang tersebar hingga ke jajaran perangkat daerah.
Pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dievaluasi secara berkala supaya tidak hanya berfokus pada pemenuhan target administratif.
“Indeks reformasi birokrasi justru menunjukkan penurunan di beberapa sektor. Ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” jelas Reza.
Reza juga menyebutkan bahwa proses pembahasan RPJMD akan berlanjut di tingkat Pansus guna memperdalam substansi dan menyusun rekomendasi yang lebih lengkap.
Walaupun masih ada catatan, Reza tetap memberi penghargaan terhadap langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Pemprov Kaltim.
Harapannya, usulan yang disampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih baik ke depan. (adv)
