ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memastikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Anggana kini hampir tuntas dari sisi perizinan.
Fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan bagi masyarakat pesisir dan meningkatkan keberlanjutan usaha nelayan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan bahwa SPBN Anggana hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dasar para nelayan terhadap akses BBM yang legal, terjangkau, dan dekat dengan lokasi aktivitas mereka.
Selama ini, nelayan harus membeli BBM dari pengecer dengan harga lebih tinggi atau menempuh jarak jauh untuk mendapat pasokan.
“Perizinan SPBN Anggana sudah memasuki tahap akhir. Begitu semua dokumen dinyatakan lengkap, pembangunan fisik bisa langsung dimulai,” ujar Muslik di Tenggarong, Jumat (28/11/2025).
Dorong Efisiensi dan Tingkatkan Produktivitas Nelayan
Menurutnya, keberadaan SPBN akan menjadi fasilitas vital bagi nelayan Anggana. Akses BBM yang lebih mudah akan menekan biaya operasional sekaligus membuka peluang peningkatan frekuensi melaut.
“Jika BBM tersedia dekat dan harganya sesuai ketentuan, otomatis biaya melaut menurun. Nelayan bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatannya,” jelasnya.
Muslik menambahkan, pembangunan SPBN ini merupakan bagian dari Program Dedikasi Misi 2 Kukar Idaman Terbaik, fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pembangunan Dipastikan Sesuai Standar
DKP Kukar juga menekankan kehati-hatian dalam memastikan semua persyaratan teknis terpenuhi.
Pengalaman sebelumnya terkait fasilitas yang tidak bisa digunakan secara maksimal menjadi pelajaran penting agar SPBN Anggana nantinya benar-benar siap beroperasi.
“Kami ingin memastikan fasilitas ini berfungsi sejak hari pertama dan tidak menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Manfaat Lebih Luas bagi Ekosistem Usaha Perikanan
Muslik menilai kehadiran SPBN tidak hanya menguntungkan nelayan, tetapi juga akan menggerakkan aktivitas ekonomi lain seperti distribusi, pemasaran hasil tangkapan, hingga UMKM pengolahan hasil laut.
Dengan proses perizinan yang hampir rampung, DKP Kukar optimistis SPBN Anggana dapat segera direalisasikan dan menjadi penopang penting bagi sektor perikanan di wilayah pesisir tersebut.
“Ini mungkin terlihat langkah kecil, tetapi sangat berarti bagi nelayan Anggana. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan kebutuhan dasar pelaku perikanan terpenuhi,” tutupnya. (adv)
