ARUSBAWAH.CO - Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memicu perhatian serius di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua III DPRD, Yenni Eviliana, menekankan bahwa pengurangan dana yang signifikan bukan sekadar angka dalam dokumen fiskal, tetapi berdampak nyata terhadap kemampuan pemerintah provinsi untuk menjalankan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yenni menyebut bahwa alokasi TKD Kaltim yang awalnya mencapai Rp8,6 triliun pada 2025 kini hanya ditetapkan sebesar Rp2,4–2,49 triliun untuk 2026.
Dengan adanya pemotongan sekitar Rp6 triliun, ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih sempit.
“Terkait pemotongan TKD yang mencapai sekitar Rp6 triliun dampaknya tidak langsung dirasakan DPRD tetapi lebih berdampak pada masyarakat karena ruang fiskal pemerintah daerah ikut menurun,” jelas Yenni.
Pengurangan dana yang drastis ini diprediksi akan mengganggu keberlanjutan layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Pemprov Kaltim diharuskan melakukan penyesuaian besar terhadap program yang sudah direncanakan agar kualitas layanan tetap terjaga.
Yenni menegaskan bahwa kreativitas dan responsifitas pemerintah daerah menjadi kunci agar kelompok rentan dan wilayah tertinggal tetap memperoleh perhatian memadai.
Selain dampak langsung, kondisi ini juga menjadi momentum penting untuk meninjau ketergantungan daerah pada transfer pusat.
Yenni optimistis bahwa kerja sama DPRD dengan pemerintahan baru dapat menghadirkan kebijakan yang adaptif dan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Optimalisasi pendapatan lokal dan efisiensi belanja dianggap sebagai strategi utama menuju kemandirian fiskal jangka panjang, sehingga tekanan anggaran di masa depan dapat lebih terkendali.
DPRD menekankan harapannya agar Pemprov Kaltim tidak sekadar bersikap reaktif terhadap pemangkasan dana, melainkan mampu merumuskan arah kebijakan baru yang tetap melindungi masyarakat sebagai pihak paling terdampak.
Memperkuat komunikasi politik antara pemerintah daerah dan pusat diyakini esensial untuk mencegah pemangkasan dana publik secara ekstrem di masa mendatang.
Langkah-langkah ini diyakini mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, mempertahankan keberlanjutan layanan publik, dan menjamin kesejahteraan masyarakat tetap terjaga meski tekanan anggaran meningkat secara signifikan. (adv)
