Ukuran yang objektif bukanlah asumsi atau persepsi politik, melainkan bagaimana pemerintah merespons berbagai aspirasi masyarakat melalui kebijakan, dialog, dan mekanisme demokrasi yang tersedia.

Faktanya, tidak sedikit tuntutan yang disampaikan mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang justru diakomodasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Salah satu contoh terbaru adalah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Daring. Kebijakan tersebut merupakan respons konkret terhadap aspirasi yang selama ini diperjuangkan para pengemudi ojek online dan transportasi daring.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih mendengar dan bekerja, bukan bersikap defensif terhadap kritik.

Pemerintah tidak anti-kritik, tetapi berupaya menerjemahkan aspirasi yang rasional dan konstruktif menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Presiden Prabowo sendiri berkali-kali menegaskan pentingnya persatuan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Dalam konteks tersebut, yang dibutuhkan saat ini adalah semangat merangkul semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan rakyat, bukan membangun narasi yang berpotensi memperlebar polarisasi politik.

Karena itu, alih-alih menuduh pemerintah panik tanpa dasar yang jelas, lebih baik seluruh kekuatan politik mengedepankan sikap yang konstruktif.