ARUSBAWAH.CO - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, melaksanakan dua agenda khusus, yakni kunjungan kerja ke Kutai Barat dan Mahakam Ulu untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Kunjungan dimulai dengan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan dan perbaikan jalan di segmen Tering–Ujoh Bilang pada Selasa (20/05/2025).
Kemudian, dilanjutkan dengan meninjau progres pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Mahakam Ulu itu, yang direncanakan akan menerima kucuran dana dari APBD Kaltim tahun 2025.
Ekti tidak sendiri, ia didampingi sejumlah anggota DPRD Kaltim, seperti Agus Suwandi selaku Ketua Fraksi Gerindra, serta Baharudin Muin dan Rahman Bolong dari Komisi III.
Kepada awak media, Ekti menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk komitmen konkret untuk menyelaraskan langkah antara pemprov dan pemkab demi kelancaran pembangunan strategis di wilayah tersebut.
Pada tahun anggaran 2025, kata Ekti, Pemprov Kaltim telah menyiapkan dana sekitar Rp40 hingga Rp45 miliar untuk mendukung proyek-proyek prioritas tersebut.
Salah satu fokus utama saat ini adalah menyempurnakan dokumen teknis, seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tengah disusun oleh Dinas Cipta Karya.
Menariknya, Ekti mengungkapkan bahwa proyek pembangunan bandara sebelumnya sempat berada di bawah kendali Dinas Perhubungan.
Namun karena tidak ada nomenklatur yang sesuai, tanggung jawab kini dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, perubahan yang baru saja terjadi dalam dua hari terakhir.
Terkait keterlambatan proyek, Ekti menyebut persoalan nomenklatur sebagai penyebab utama.
Ia pun memperkirakan proses tender baru akan dimulai dalam tiga bulan ke depan, setelah penyusunan perencanaan rampung dalam dua bulan.
“Mudah-mudahan proses tendernya bisa lebih cepat,” ucapnya.
Soal teknis pelaksanaan dan pembagian anggaran, Ekti menjelaskan bahwa semuanya akan dirumuskan lebih lanjut dalam bentuk roadmap dan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Mahulu dan Pemprov Kaltim.
“Penyusunan roadmap-nya akan dibantu Pak Teguh. Ada kesepakatan antara Bupati Mahulu dan Gubernur, dan pembagian tugas akan diatur lewat MoU resmi,” pungkasnya. (adv)
