ARUSBAWAH.CO - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, hadir dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan yang digelar di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar pada Jumat (8/8/2025).
Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar Koperasi Merah Putih percontohan di Provinsi Bali.
Dalam paparannya, Seno Aji membagikan pengalaman praktik sukses Kaltim memperkuat kemitraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui program Toko SIGAP.
Ia menegaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperlancar distribusi bahan pokok, menopang ketahanan pangan, dan membantu menekan inflasi di daerah.
“Kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan aset desa atau kelurahan yang belum termanfaatkan menjadi kantor atau toko koperasi,” ujarnya melalui akun Instagram resmi Pemprov Kaltim.
Pengoptimalan Aset Desa
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat tersebut juga menyoroti pentingnya pengoptimalan aset desa sebagai dukungan bagi pengembangan Koperasi Merah Putih.
Seno Aji juga menambahkan bahwa Kaltim telah menuntaskan penerbitan SK Koperasi Merah Putih 100 persen.
“Sejak 26 Juli lalu, kami telah melaporkan kepada Kemendagari, SK Satgas Koperasi Merah Putih di Kaltim sudah rampung seluruhnya,” tambahnya, didampingi Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim Heni Purwaningsih, serta Kepala DPMPD Kaltim Puguh Harjanto.
Persoalan Terkait Listrik
Tidak hanya membahas koperasi, Seno turut menyampaikan persoalan listrik kepada Direktur PLN.
Ia mengungkapkan, masih terdapat 108 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik.
“Kami berharap PLN dapat membantu mengatasi kekurangan pasokan listrik ini,” pintanya.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menkop Budi Arie Setiadi, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendag Budi Santoso, Menkum Supratman Andi Agtas, Menpan RB Rini Widyantini, para wakil menteri, kepala daerah, pimpinan BUMD, serta delegasi dari seluruh provinsi di Indonesia. (adv)
